Harian Aceh Indonesia
HARIANACEH.co.id

Advertisement

Pemerintah Pusat Tak Hormati Aceh Perihal Investasi Baitul Asyi

HARIANACEH.co.id, KUALA LUMPUR – Berkaitan rencana Badan Pengelola Keuangan Haji  (BPKH) melakukan investasi di Tanah Waqaf Aceh Baitul Asyi, Mekah, Arab Saudi yang diwacanakan Kepala BPKH Anggito Abimayu saat bertemu Wakil Presiden Yusuf  Kalla di Istana Wakil Presiden, Jumat lalu ( 9/3), menuai kejaman dari berbagai pihak.

Investasi tersebut yang diyakini dapat mengurangi risiko nilai tukar atau valuta asing dan memiliki nilai yang tinggi, menurut pengamat adanya kesewenang-wenangan pemerintah pusat terhadap Aceh dan juga erat kaitannya adanya unsur politik untuk menguasai aset waqaf Aceh.

Advertisement

Advertisement

Hal ini dikatakan mahasiswa doktoral hukum di International Islamic University of Malaysia (IIUM), Muhammad Razi, MCL kepada HARIANACEH.co.id, Senin (12/03) di Kuala Lumpur.

“Pusat masih belum percaya sepenuhnya kepada Aceh, wewenang kekhususan yang diberikan ke Aceh masih sebatas formalitas saja, namun dalam aplikatifnya dibatasi,” ujar Muhammad Razi.

Kandidat Doktor yang desertasinya berjudul “Devolution of power within unitary country: comparative study” atau “Desentralisasi wewenang pemerintah pusat atas pemerintah daerah di dalam sebuah negara persatuan dalam tinjauan studi perbandingan”, menambahkan, investasi yang diwacanakan pemerintah pusat tersebut ada upaya terselubung untuk menguasai asset waqaf Aceh di Mekah.

“Ungkapan Anggito Abimanyu yang akan melakukan negosiasi langsung dengan pihak terkait yang ada di Arab Saudi menurut saya adanya pemangkasan kewenangan yang dilakukan pemerintah pusat, mestinya pusat berdiskusi dulu dengan pemerintah Aceh tentang investasi tersebut,” paparnya.

Dikatakan Razi, tanpa membicarakan dulu dengan pemerintah Aceh dapat mencederai nota kesepahaman MoU Helsinki yang telah ditandatangi bersama selama 13 tahun lalu.

“Dalam Mou Helsinky dijelaskan kebijakan-kebijakan administrative yang diambil oleh pemerintah Indonesia berkaitan dengan Aceh akan dilaksanakan dengan konsultasi dan persetujuan Kepala Pemerintah Aceh. Nah menurut pandangan saya, dalam hal ini pusat mengangkangi butir MoU tersebut,” jelas alumnus Master of  Comperative Laws IIUM.

Seharusnya, lanjutnya, BPKH sepatutnya konsultasi dulu wacana tersebut dengan Pemda Aceh secara transpran, guna menjaga hubungan baik Pemerintah Daerah dengan pemerintah Pusat.

“Alangkah bijaknya sebelum BPKH membicarakan rencana investasi di Tanah Waqaf  Baitul Asyi membicarakan terlebih dahulu dengan pemerintah Aceh, sehingga tidak menimbulkan polemik dan sikap kecurigaan ke pemerintah pusat,” tuturnya.

Untuk itu, melihat perihal investasi terhadap Tanah Waqaf tersebut begitu sensitive di masyarakat Aceh, maka BPKH mesti mengklarifikan atau menjelaskan maksud dan tujuan tersebut.

“Ini bukan persoalan setuju tidaknya investasi tersebut, lebih kepada tidak menghargainya pemerintah pusat ke Aceh. Pengangkangan wewenang tersebut dapat merusak perdamaian di Aceh yang sudah terjalin satu dekade lebih,” pungkas Muhammad Razi. []

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Beri Komentar
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. TerimaSelengkapnya