.

Aceh Krisis Kepemimpinan

3 min


31
10 shares, 31 poin

Oleh: Eka Januar[note]Dosen Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh Mantan Aktivis SIRA[/note]

SECARA etimologi perkataan pimpin dimaksudkan sebagai penuntun, pembimbing atau penunjuk arah, dan memimpin pula memiliki arti sebagai memegang tangan dan membawa berjalan. Sementara itu jika digabungkan maka pemimpin adalah orang yang menunjuk jalan atau arah untuk menuju kesuatu tempat yang telah ditetapkan. Apabila kita membaca makna yang terkandung dalam istilah diatas menunjukkan bahwa pemimpin memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat berat, oleh karenanya tidak semua orang bisa manjadi pemimpin perlu kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar kepemimpinan yang ia jalankan membawa kemakmuran bagi daerah atau orang yang ia pimpin.

Dalam salah satu teori kepemimpinan disebutkan bahwa, bagi seorang pemimpin sifat kharismatik adalah daya penarik yang menjadikannya dapat mempengaruhi orang lain. Seorang pemimpin yang mempunyai kharisma akan membuat kepemimpinannya dapat mengurangi ketegangan-ketegangan sosial dan politik yang berakiban kepada tersendatnya program-program yang akan dilaksanakan (Pemimpin Era Globalisasi: 2007). Tentunya kharisma itu tidak muncul begitu akan tetapi ia wujud karena disokong oleh karakter/akhlak, keahlian serta integritas yang dimiliki oleh pemimpin tersebut.

Peran Seorang Pemimpin

Pemimpin memainkan peranan yang sangat besar dalam sebuah organisasi pemerintahan, ia menjadi pemersatu masyarakat dialah yang menetukan maju atau mundurnya sebuah negara atau daerah, seorang pemimpin dapat mejadikan rakyatnya makmur ataupun sebaliknya. Demikina juga kepemimpinan yang baik dapat mengangkat derajat rakyat yang dipimpin dan kepemimpinan yang buruk dapat menjatuhkan derajat rakyat yang ia pimpin pula. Secara historis Aceh terkenal sebagai daerah yang memiliki tokoh-tokoh pejuang dan kepemimpinan  baik itu dimasa kerajaan Aceh maupun dimasa Aceh telah bergabung dengan Republik Indonesia.

untuk saat ini Aceh tidak memiliki lagi sosok pemimpin yang berkarakter diantaranya seperti Sultan Iskandar Muda, Sultan Ali Mughayat Syah, Sultan Alauddin Mansur Syah yang dikenal sebagai Sultan Iskandar Muda moderen karena menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam menjalankan roda pemerintahan kerajaan Aceh, kemudian Laksamana Malahayati,  Teuku Umar, Tgk. Chik Ditiro, Tgk. Daud Beureueh atau tokoh Aceh dimasa kontemporer Dr. Tgk. Hasan Tiro yang sanggup mempersatukan masyarakat Aceh untuk memperjuangkan hak-haknya kepada pemerintah Indonesia. Pemimpin yang ada di Aceh saat ini baik yang berada dilembaga legislatif maupun eksekutif serta dilembaga-lembaga terkait memiliki sifat yang sangat pragmatis serta tidak berfikir jauh kedepan, melihat karakter pemimpin Aceh selama ini tentu tidak salah kalau kita mengatakan Aceh sedang dilanda krisis kepemimpinan.

Aceh Perlu Diselamatkan

Melimpahnya dana Otonomi Khusus (OTSUS) sejak tahun 2007 hingga kini tidak memberi bekas apapun bagi perkembangan ekonomi Aceh selain daripada kita melihat mobil dinas mewah para kepala daerah dan kepala dinas yang wara-wiri dijalan raya sedangkan rakyat kecil tidak menerima manfaat apapun daripada besarnya dana otonomi khusus tersebut. Melihat berbagai macam fenomena politik yang sama sekali tidak menguntungkan bagi rakyat maka sudah seharusnya dan saatnya seluruh elemen masyarakat Aceh mulai masyarakat biasa, lembaga presure group, mahasiswa dan elemen sipil lainnya untuk ikut bersama-sama menyelamatkan Aceh agar kegamangan dan ketimpangan yang terjadi tidak terus menerus sehingga berefek buruk bagi pembangunan Aceh.

Ironinya lagi eksistensi partai politik lokal yang pada mula kehadirannya diharapkan dapat membawa harapan baru bagi pembangunan politik, ekonomi serta sosial ternyata tidak memiliki efek positif yang signifikan, seyogyanya  partai  politik lokal menjadi energi baru bagi mempercepat kemakmuran rakyat Aceh, namun realita yang terjadi partai politik lokal setali tiga uang dengan partai politik nasional yang hanya lebih mengutamakan kepentingan golongan dibandingkan kepentingan rakyat banyak.

Dalam kasus APBA misalnya, sangat disayangkan terjadinya perselisihan antara legislatif dan eksekutif yang berujung kepada dipergubnya APBA yang notabenenya kedua institusi tersebut dipimpin oleh orang-orang yang berasal dari partai politik lokal bahkan pada mulanya mereka adalah mantan pejuang kemerdekaan Aceh yang memiliki cita-cita memperjuangkan kemakmuran dan keadilan bagi segenap rakyat Aceh. Disaat daerah lain sudah mulai menikmati dana APBD namun Aceh masih beselisih disebabkan tidak terakomodir kepentingan kelompok-kelompok tertentu.

Evaluasi Kepemimpinan

Hubungan partai dan rakyat harus hanya bersifat Instrumental dan sementara, Artinya kalau suatu partai tidak lagi dapat menampung aspirasi politik rakyat maka dapat saja rakyat meninggalkan partai itu, maknanya kesetiaan rakyat hanya untuk satu kali pemilu dan kemudian rakyat mengadakan evaluasi, dengan cara ini kita akan menjadikan pemilu lebih dinamis dan kehidupan politik lebih menguntungkan Rakyat (Kunto Wijoyo:  Identitas Politik Umat Islam, 1997) dalam konteks Aceh,  apa yang sudah terjadi selama ini mesti menjadi evaluasi bagi rakyat Aceh, apalagi tahun 2019 akan dilaksanakan pemilihan umum legislatif dimana rakyat akan kembali memberikan pilihan guna mengirimkan wakilnya ke parlemen.

Wakil-wakil rakyat yang selama ini tidak menjalankan fungsinya dengan baik sudah saatnya tidak dipilih lagi, dan saya rasa tidak hanya caleg yang perlu di evaluasi, namun partai-partai yang selama ini tidak mengontrol dan mengawasi kinerja anggotanya juga patut diberikan sangsi agar tahun 2019 tidak lagi diberikan kepercayaan, rakyat Aceh mesti mengedepankan logika rasional daripada logika emosional dalam menentukan wakilnya, jika tidak maka penderitaan akan terus dirasakan tanpa ada perubahan yang memadai, rakyat sebagai pemilih (votter) perlu untuk mengetahui bahwa popularitas dan modal finansial saja tidak cukup untuk menjadi seorang anggota legislatif namun diperlukan bekal kecerdasan emosional dan intelektual, jika tidak maka anggota dewan yang terpilih tidak lebih hanya sebagai penikmat fasilitas yang disediakan oleh rakyat namun tidak mempu menjalankankan fungsinya, baik itu fungsi legislasi, budgeting maupun controling.

Selama ini manyoritas pejabat  politik yang dipilih oleh rkayat baik itu kepala daerah maupun anggota dewan hanya mampu menyampaikan retorika dan janji-janji politik disaat kampanye, sedangkan realita yang terjadi dilapangan setelah mereka terpilih tidak mempunyai kemampuan untuk mewujudkan janji-janji tersebut baik itu karena minimnya pengalaman politik maupun keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki.

Tentunya kita yakin bahwa segenap rakyat Aceh menginginkan agar Aceh bisa terus maju dan bangun dari keterpurukan ekonomi supaya kita bisa sejajar dan bersaing dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia, namun semua hajat itu tidak akan mungkin dapat terwujud jika pemimpin-pemimpin politik di Aceh tidak dibekali dengan pengetahuan dan niat yang tulus serta berkarakter mulia. Kalau dalam istilah nasehat bahasa Aceh disebutkan “Bak si buta bek  ta yuë béut kitab, bak si bangsat bek ta yuë meu dôa”  (pada orang buta jangan disuruh baca kitab, sama orang jahil jangan disuruh baca doa ) pelajaran yang dapat kita ambil dari kata-kata tersebut  adalah sesuatu pekerjaan itu harus diserahkan kepada ahlinya jika tidak maka ia tidak akan membawa hasil apapun sebagaimana yang diharapkan. Wallahu`alam[]

0/5 (0 Reviews)

Komentar


Apa Reaksi Anda?

Suka Suka
1
Suka
Takjub Takjub
13
Takjub
Kaget Kaget
12
Kaget
Takut Takut
10
Takut
Lucu Lucu
9
Lucu
Sedih Sedih
6
Sedih
Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Gif
GIF format