Harian Aceh Indonesia
HARIANACEH.co.id

Advertisement

Jangan Intervensi KPK

Oleh: Alfiandi[note]Peminat masalah Demokrasi, Hukum dan HAM.[/note]

PUBLIK seakan gerah ketika membaca pemberitaan tentang intervensi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu ini. Seakan KPK senantiasa mendapat posisi yang begitu tersedutkan di tiap pemberitaan. Penyelesaian kasus korupsi yang tak kunjung usai hingga saat ini menjadi pekerjaan rumah yang senantiasa mesti dilakukan oleh KPK dengan segera.

Advertisement

Advertisement

Korupsi menjadi penyakit bangsa yang begitu akut. Penyakit yang begitu sulit dihilangkan secara cepat. Butuh resep yang hebat agar menghasilkan obat yang tepat. Sebab dari level desa, daerah, hingga di seluruh lapisan birokrasi di negara ini  sangat sulit untuk disembuhkan.

Akhir-akhir ini, DPR kian gencar menyerang institusi KPK. Berbagai isu negatif terus diumbar ke publik. Sentimen-sentimen terkait penegakan anti korupsi dihembuskan dengan terus menggema. Pun demikan, KPK tetap mendapatkan posisi di hati seluruh masyarakat. Masyarakat tetap percaya, bahwa lembaga yang independen ini masih dapat dan mampu menegakan independensinya hingga detik ini.

Walau kita sadar, korupsi yang terjadi tidak tanggung banyaknya. Kasus mega-korupsi seakan menjadi bukti betapa brutalnya korupsi yang tanpa disadari  menjadi penyakit yang kian menggerogoti sendi-sendi birokrasi kita.

Menurut Zainal Arifin Mochtar (2016) brutalnya korupsi itu menjadi penyebab utama munculnya inisiatif pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal yang diimbuhi dengan rusaknya pranata penegakan hukum mulai dari kejaksaan, kepolisian, hingga peradilan di berbagai tingkatan. Secara sederhana, problema korupsi politik, berbarengan korupsi peradilan (judicial corruption).

Problema korupsi inilah menjadi alasan mengapa masyarakat terus memberi dukungan terhadap KPK. Kita sadar, KPK sebagai institusi yang lahir dari rahim reformasi menjadi harapan bangsa ini dalam mengawal dan menjaga uang rakyat dari penjahat kerah putih (white collar crime).

Intervensi KPK

Menjelang pemilu kali ini, KPK mesti kita kawal bersama. Jangan sampai intervensi-intervensi dari berbagai pihak dapat mempengaruhi kinerja KPK. Sebut saja apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam Wiranto beberapa waktu lalu terkait agar menunda penetapan tersangka kepala daerah yang terlibat korupsi.

Pemerintah menganggap rencana Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan mengumumkan tersangka dari para calon kepala daerah akan memiliki dampak kepada jalannya Pilkada Serentak 2018. (Kompas.com/12/03/2018)

Tentu kita berang, logika berfikir untuk mengetengahkan permasalahan tidak jelas. Bagaimana mungkin, kita melaksanakan pemilihan sebagai wujud berjalannya demokrasi di negeri ini dengan memilih calon pemimpin yang cacat rekam jejaknya.

Sungguh ini bukan ide untuk menyelesaikan masalah, melainkan akan menimbulkan masalah yang baru. Jika saja sang calon kepala daerah tersebut terpilih sebagai kepala daerah. Bukankah ini sungguh memalukan, memiliki kepala daerah yang seorang tersangka dan nantinya menjadi terpidana korupsi. Mau dibawa kemana birokrasi yang akan dipimpinnya kelak?

Alasan untuk menunda memang dapat dipahami sebagai cara agar ketika dalam pemilihan nantinya terhindar dari intrik-intrik politik. Hal ini sebagai dalih untuk menyerang lawan politik dengan isu korupsi sebagai cara ampuh untuk mengalahkan sang calon lainnya. Alasan lainnya adalah setiap orang mesti melindungi dan menghormati hak sang calon Kepala Daerah yang akan berkonstestasi nantinya. Namun perlu diingat, selain hak sang calon, kita jangan abai terhadap hak pemilih juga.  Perlu diingat KPK tak seceroboh itu dalam menetapkan tersangka. Independensi KPK masih tetap terjaga.

Hal ini sebagaimana juga yang tertuang dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh ICW dan Polling Center, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK masih cukup tinggi. Dari 1.819 responden yang ditanyai, sebanyak 12 persen menjawab sangat puas, 58 persen menjawab puas, 24 persen menjawab tidak puas, dan hanya dua persen yang menjawab sangat tidak puas. Para responden yang menjawab sangat puas/puas tersebut, alasan paling tinggi karena banyaknya koruptor yang ditangkap dan diadili KPK. (Republika.co.id/4/08/2017)

KPK, sebagai institusi penegakan anti korupsi tentu mempunyai standard dan independensi yang tinggi. Walau kekhawatiran publik apakah ini menjadi salah satu black campaign atau tidak. Namun penulis rasa, dengan independensi yang tinggi, KPK tidak mungkin terpengaruh dalam intrik-intrik politik sebagaimana yang dikhawatirkan diatas.

Jika ada kelompok yang mengkhwatirkan hal tersebut itu adalah suatu yang wajar-wajar saja. Namun kita mesti ingat, setiap kasus yang telah diselidiki KPK hingga masuk kepada proses penyidikan, hampir semua para tersangka didakwa dengan hukuman yang telah ditentukan dalam UU KPK. Sangat jarang, para tersangka ini divonis bebas oleh pengadilan. Oleh sebab itulah, kepercayaan publik masih tinggi hingga saat ini.

Menggalang Dukungan

Korupsi menjadi suatu kejahatan yang sangat luar biasa (extra ordinary crime), sebab dampak yang ditimbulkannya pun sangat luar biasa merugikan negara dan tentu saja masyarakat sebagai subjek yang dirugikan tersebut.

Dukungan-dukungan yang masif mesti diberikan kepada KPK. Agar kedepannya jangan sampai kita hanya menyaksikan kerusakan bangsa di tubuh elit sebagai kerusakan yang tidak dapat dikontrol lagi di kemudian hari.

Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan bersama. Pertama, terus memantau dan mengawal KPK dari isu-isu yang berdar apakah ini akan melemahkan atau memperkuat KPK. Mengingat KPK sebagai lembaga yang independen, jauh dari kepentingan apapun tentu memberikan rasa khawatir bagi institusi lainnya jika suatu saat kelak dirinya akan dibekuk oleh KPK.

Kedua, memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang begitu buruknya dampak yang ditimbulkan dari korupsi ini mesti digencarkan. Ia merusak sendi-sendi negara. Dan tentu saja akan merugikan keuangan Negara.

Ketiga, kajian-kajian komprehensif yang dapat menganalisis bagaimana cara menghilangkan korupsi di negeri ini sudah sewajarnya dilakukan. Mengingat saban tahun, angka kasus korupsi terus saja bermunculan walau pencegahan dan penegakan hukum dalam melawan korupsi telah masif dilakukan oleh KPK dan juga institusi penegak hokum lainnya.

Beranjak dari hal di atas, intervensi terhadap KPK mesti kita lawan. Kita khawatir, mereka-mereka yang terlalu takut akan kinerja KPK selama ini justru adalah orang-orang yang pro terhadap maraknya korupsi di negeri ini. Inisiatif-inisiatif yang sarat akan kepentingan untuk melemahkan KPK mesti kita tolak secara bersama. Jangan sampai, lembaga yang telah membuktikan eksistensi dirinya dalam melawan korupsi menjadi lemah tak berkutik. Semoga KPK tetap akan terus bertahan dibalik cobaan dan serangan yang begitu bertubi-tubi yang ingin melemahkan KPK di kemudian hari.[]

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Beri Komentar
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. TerimaSelengkapnya