Ketua DPRA Dinilai Gagal Paham Soal Pergub Tatacara Cambuk

Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat (JMSPS) menilai pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terkait Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukuman Acara Jinayat1 min


65
1 comment, 50 shares, 65 poin
Muharuddin: Disahkan dengan Qanun atau Pergub, Terserah Gubernur
Ketua DPR Aceh, Tengku Muharuddin. FOTO/Google Images

HARIANACEH.co.id, Banda Aceh – Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat (JMSPS) menilai pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terkait Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukuman Acara Jinayat banyak kesalahan dan tidak mencerdaskan publik Aceh.

Dalam keterangan tertulis JMSPS yang diterima HARIANACEH.co.id, sebagaimana diketahui bahwa Pergub ini mengubah lokasi eksekusi cambuk terhadap pelaku jinayat dari tempat umum terbuka seperti halaman mesjid ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang lebih khusus. Ketua DPRA menolak Pergub ini dengan mengajukan beberapa alasan yang tidak berdasar.

Pertama, Ketua DPRA, Muharuddin menuduh Pergub tersebut ilegal karena tidak dikonsultasikan ke DPRA. Padahal mekanisme pembuatan Pergub memang tidak mengharuskan adanya persetujuan DPRA.

Advertisements

Kedua, Ketua DPRA mengganggap Pergub tersebut merevisi Qanun Acara Jinayat Nomor 7 Tahun 2013. Kenyataannya, Pergub tersebut memberi pedoman teknis lanjutan dari Qanun Acara Jinayat yang mengatur hukuman cambuk dilakukan secara terbuka dan tidak mesti di tempat umum. Pergub ini memberi tafsir teknis menetapkan lokasi  Lapas sebagai tempat eksekusi cambuk.

Penetapan Lapas sebagai lokasi menjadi penting karena beberapa alasan: pembiayaan eksekusi cambuk lebih murah, penonton bisa disterilkan dari HP dan alat perekam lainnya dan anak-anak di bawah umur tidak dibolehkan melihat eksekusi pencambukan tersebut. Jika dibuat di depan mesjid seperti biasanya, maka penonton tidak bisa dibatasi usia. Dan bahwa menghukum dengan mempermalukan pelaku jinayat di depan mesjid tidak sesuai dengan Akhlak dan peradaban Islami.

Ketiga, Ketua DPRA merasa Pergub ini seakan-akan melanggar ketentuan dalam Al-Quran, Hadist, Ijmak, dan Qiyas. Sementara para pelajar Syariah tahu bahwa tatacara eksekusi cambuk yang dijalankan selama ini tidak ada ketentuannya dalam sumber-sumber hukum Islam secara pasti (Qath’i). Hal ini merupakan wilayah yang bisa didiskusikan, dibahas ulang dan diatur oleh pemerintah sesuai keadaan.

Advertisements

Karena itu, JMSPS yang terdiri dari 17 Lembaga masyarakat sipil di Aceh melihat falasi-falasi (kekeliruan pikiran) Ketua DPRA berbahaya, memprovokasi dan membodohi opini publik demi kepentingan politik.

Kami mendukung kebijakan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dalam Pergub tersebut yang sangat mencerdaskan dan sesuai kerangka pikir ‘Aceh Meuadab’.[*]

Advertisements

Bagikan ke teman anda!

65
1 comment, 50 shares, 65 poin

Komentar

Apa Reaksi Anda?

Suka Suka
0
Suka
Takjub Takjub
0
Takjub
Kaget Kaget
0
Kaget
Takut Takut
0
Takut
Lucu Lucu
0
Lucu
Sedih Sedih
0
Sedih
Marah Marah
0
Marah
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Image
Photo or GIF
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Countdown
The Classic Internet Countdowns