HARIAN ACEH INDONESIA

Tgk. Muchlis Abdullah: Gubernur Aceh Keliru Berkoordinasi dengan Menkumham Soal Penetapan Pergub No. 5 Tahun 2018

1 min


120
106 shares, 120 poin
Tgk. Muchlis Abdullah: Gubernur Aceh Keliru Berkoordinasi dengan Menkumham Soal Penetapan Pergub No. 5 Tahun 2018
Tgk. Muchlis Abdullah adalah Pimpinan Dayah Mulia, Blang Bintang, Aceh Besar dan juga Ketua BAKOMUBIN (Badan Koordinasi Muballigh Indonesia) Aceh Besar. FOTO/Dok. Pribadi

HARIANACEH.co.id, Jantho – Ketua Bakomubin Aceh Besar, Tgk. Muchlis Abdullah menyayangkan sikap ketergesa-gesaan Gubernur Aceh terkait dengan Pergub Nomor 5, Tahun 2018, tentang tata cara pelaksanaan hukumanan jinayat.

Dalam pergub tersebut, Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh priode 2018-2022 menetapkan bahwa; uqubah cambuk dialihkan ke Lembaga Permasyarakatan (LP), tidak boleh lagi diadakan pada halaman masjid.

Dalam keterengan tertulisnya yang diterimaHARIANACEH.co.id, Tgk. Muchlis Abdullah menjelaskan bahwa esensi hukuman cambuk tidak maksimal jika dipindahakan ke tempat tertutup. Karena tujuan dari uqubah cambuk itu sendiri yaitu untuk memberi efek jera bagi si pelaku dan media edukasi untuk kalangan masyarakat.

Kata dia lagi, maka pemindahan lokasi cambuk dari halaman masjid ke LP bukanlah solusi bila dikait-kaitkan dengan investor asing. Namun, karena suhu politik antara eksekutif dan legislatif yang tidak harmonis serta rumitnya birokrasi membuat para investor takut.

“Pemindahan lokasi cambuk dari halaman masjid ke LP bukanlah solusi bila dikaitkan dengan investor asing, justru suhu politik antara eksekugif dan legislatif yang tidak harmonis ditambah lagi rumitnya birokrasi membuat para investor takut,” terangnya.

Advertisements

Menurutnya lagi, Gubernur Aceh menetapkan Pergub Nomor 5, Tahun 2018 berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM di Amel Convention Hall (12/4/2018) adalah sebuah bentuk kekeliruan. Padahal segala sesuatu bentuk penetapan hukum yang berhubungan dengan syariat Islam seharusnya pemerintah berkoordinasi dan menjalin komunikasi dengan MPU serta DPR Aceh. Karena tujuan dibentuknya Majlis Permusyawaratan Ulama adalah sebagai mitra pemerintah dalam menyelesaikan persolaan hukum syariat Islam di Aceh, sementara terkait dengan legilitas hukum ditetapkan oleh DPR Aceh.

Tgk. Muchlis berharap agar pemerintah Aceh mengkaji ulang Peraturan Gubernur tersebut dengan melibatkan Ulama, DPRA, Akademisi dan tokoh adat lainnya demi tidak terjadinya qil dan qal (polimik) berkaitan dengan teknisi pelaksanaan qanun hukuman cambuk di bumi Serambi Mekkah.[*]

Advertisements

Bagikan ke teman anda!

120
106 shares, 120 poin

Komentar

Apa Reaksi Anda?

Suka Suka
0
Suka
Takjub Takjub
0
Takjub
Kaget Kaget
0
Kaget
Takut Takut
0
Takut
Lucu Lucu
0
Lucu
Sedih Sedih
0
Sedih
Marah Marah
0
Marah
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Image
Photo or GIF
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Countdown
The Classic Internet Countdowns