Harian Aceh Indonesia
HARIANACEH.co.id

Kinerja Pansel KIP Aceh Dipertanyakan

HARIANACEH.co.id, Banda Aceh — Lembaga Advokasi Rakyat Aceh (LARA) mempertanyakan kinerja panitia seleksi rekrutmen anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh periode 2018-2023.

Pasalnya, panitia seleksi telah meloloskan mantan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh yang pernah tersandung persoalan kode etik penyelenggara pemilu, sebagai salah satu peserta seleksi KIP Aceh ke tahap 21 besar.

“Kita menyayangkan adanya salah satu nama yang pernah bermasalah saat menjadi pengawas pilkada Aceh tapi masih lolos seleksi panitia penjaringan KIP Aceh,”kata Koordinator Divisi Monitoring Kebijakan Publik LARA, Tajul Arifin di Banda Aceh, Selasa (2/5/2018).

Menurut dia, salah seorang peserta seleksi KIP Aceh, Samsul Bahri MM yang merupakan mantan Ketua Panwaslih Aceh, pernah tersandung persoalan kode etik penyelenggara Pemilu sehingga yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya.

Dijelaskannya, Samsul Bahri pernah diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Panwaslih Aceh berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang disampaikan dalam sidang pengucapan putusan, Rabu (10/5/2017), di Gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Jakarta.

Sidang dipimpin Ketua Majelis DKPP, Prof Dr Jimly Asshiddiqie, dihadiri anggota majelis DKPP, Nur Hidayat Sardini, Saut H Sirait, Endang Wihdatingtyas, Valina Singka Subekti, dan Ida Budhiati.

Menurut majelis, Samsul Bahri terbukti melanggar Pasal 10, 14, dan Pasal 16 Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Samsul diadukan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tengah atas pernyataannya pada saat rekapitulasi suara hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh pada 25 Februari silam di Gedung DPR Aceh.

Ketika itu, teradu Samsul Bahri menyampaikan bahwa hasil rekap KIP Aceh Tengah berbeda dengan hasil rekap Panwaslih Aceh. Teradu mengklaim terjadi perbedaan selisih suara mencapai 10.000 suara yang dialihkan ke salah satu pasangan calon lain.

KIP Aceh Tengah menyatakan hal itu tidak benar dan kemudian mengadukan Samsul ke DKPP. Pihak DKPP akhirnya menyatakan Samsul bersalah melanggar tiga pasal Kode Etik Penyelenggara Pemilu, sehingga diberhentikan dari jabatan Ketua Panwaslih Aceh.

“Ini merupakan bukti bahwa yang bersangkutan melanggar kode etik penyelenggara pemilu dan hal tersebut termasuk kategori haram bagi penyelenggara pesta demokrasi tersebut,”
sebutnya.

Disampaikannya, sejauh ini publik Aceh terus bertanya-tanya terkait lolosnya mantan Ketua Panwaslih Aceh tersebut.

Karenanya, ia meminta Komisi I DPRA yang akan melakukan tahap wawancara kepada 21 calon anggota KIP Aceh, dapat mempertimbangkan segala kelebihan dan kekurangan setiap calon tersebut.

“Jangan sampai, Komisi I DPRA merekomendasikan orang-orang yang pernah melanggar kode etik penyelenggara pemilu sebagai komisioner KIP Aceh sehingga bisa menciderai penyelenggaraan pemilu 2019 mendatang,” tambah anak muda itu.

Ia berujar, apa yang disampaikannya adalah sebuah harapan agar pelaksanaan demokrasi berkelanjutan di Aceh benar-benar terwujud sebagaimana mestinya.

Terlebih, KIP Aceh merupakan perpanjangan tangan KPU RI melalui UU untuk melaksanakan seluruh tahapan, jadwal dan program Pemilu 2019 di Aceh.

“Kami berharap pemilu di Aceh sukses, adil dan demokratis sehingga penyelenggara pemilu harus tetap independen dan tidak tercela secara kode etiknya,” pungkas Tajul Arifin.

Beri Komentar
Loading...

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. TerimaSelengkapnya