Harian Aceh Indonesia
HARIANACEH.co.id

Siapakah Pemilik Sesungguhnya Tanoh Meusara Yang Kini Disebut Lapangan Blang Padang?

MAYOR Jenderal TNI Abdul Hafil Fuddin, SH., S.IP., MH yang saat ini menjabat sebagai Panglima Komando daerah Militer (KODAM) Iskandar Muda mengatakan pada Senin (7/5/2018) bahwa Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, merupakan milik TNI-AD Kodam IM.

Dalam keterangannya kepada sejumlah wartawan pada acara silaturahmi antara Pangdam IM dan awak media, Abdul Hafil mengatakan dalam aturan militer, asset-aset yang merupakan peninggalan Belanda atau tempat yang pernah digunakan Gubernur HIndia Belanda, mutlak menjadi milik TNI, tanpa kecuali. Bukan hanya Blang Padang, Museum Aceh, Anjong Mon Mata, Pendopo Gubernur Aceh, juga peninggalan Gubernur Hindia Belanda.

“Saya sudah bilang kepada Pak Gubernur (Irwandi Yusuf-red) jangan tanyakan siapa yang punya. Tapi, mari sama-sama kita kelola, karena ini merupakan milik rakyat Aceh,” tegas Pangdam IM.

Dalam kesempatan itu Pangdam juga mengajak segenap pihak di Aceh untuk tidak lagi mengungkit-ungkit status Blang Padang, karena TNI sendiri pun tidak membawa pulang lapangan tersebut ke Pulau Jawa. Menurutnya, hal terpenting yang harus dilakukan adalah menjadikan lapangan tersebut sebagai ikon dan masyarakat dapat memanfaatkannya.

Dikutip dari Modus Aceh, dalam kesempatan itu, Pangdam Abdul Hafil juga meminta wartawan untuk jeli melihat persoalan sebelum menulis, sehingga tidak memancing dan memperkeruh suasana.

“Saya percaya, pena wartawan itu sangat tajam. Makanya, saya sarankan dalam penulisannya, selain menggunakan 5W+H, ditambah lagi S (security). Setelah melewati itu semua, baru diterbitkan,” harapnya.

Saling Klaim di Eks Lapangan Musara

Sengketa status kepemilikan Blang Padang telah lama menjadi polemik. TNI sendiri telah lama memasang plang kepemilikan di sana “Tanah Ini Milik TNI-AD”. Tulisan yang dinilai hanya klaim itu, membuat resah sejumlah pihak, termasuk Gubernur Aceh kala itu Zaini Abdullah.

Media online Merdeka.com pada Rabu 26 November 2014 melaporkan bahwa Zaini Abdullah dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo melaporkan status kepemilikan Blang Padang. Ia mengatakan bahwa selama ini lapangan itu dikuasai oleh TNI-AD Kodam IM, semua kegiatan yang digelar di sana dikelola oleh TNI.

Kabiro Humas pemerintah Aceh Mahyuzar kepada wartawan kala itu membenarkan adanya pertemuan Gubernur Aceh dan Presiden RI, yang di dalamnya adanya laporan dari Zaini Abdullah tentang status Blang Padang. “Gubernur meminta percepatan untuk menyelesaikan status lapangan Blang Padang,” ucapnya, Rabu (26/11/2014).

Pada Senin (11/1/2010) situs berita Acehkita melaporkan bahwa keinginan Pemerintah Aceh untuk mensertifikatkan tanah Blang Padang seluas hampir 8 hektar mendapat dukungan dari komunitas pengguna Facebook. Hingga Senin (11/1) pukul 14.00 WIB sudah 1.175 orang menyatakan dukungannya di situs jejaring social dunia maya ini.

Seperti diketahui, tanah Blang Padang yang terletak di pusat kota diklaim sebagai milik TNI. Sejak tahun 2003 ketika Pangdam Iskandar Muda dijabat Mayjen Endang Soewarya, saat darurat militer, sebuah pengumuman dipajang di pinggir lapangan. Isinya tertulis: tanah ini milik TNI. Padahal sebelumnya, selain dipakai untuk upacara kenegaraan, tanah itu juga dipakai warga kota untuk arena olahraga atau bersantai bersama keluarga di hari libur.

Klaim TNI inilah yang diprotes warga kota. Andi Syafrizal, misalnya, menuliskan dukungannya, ”dari zaman Iskandar Muda sampai zaman Belanda itu tanah memang punya rakyat Aceh. Ayo Pak Gubernur, maju terus pantang mundur”. Bahkan, seorang facebooker bernama Sulhan Sofyan menulis, ”galang terus dukungan. Berjuta facebooker untuk pembebasan Blang Padang. Sebarkan perlawanan ini.”

Sebelumnya, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Hambali Hanafiah menyatakan pihaknya punya dasar hukum mengklaim tanah itu milik TNI. Kata dia, tanah itu milik Departemen Pertahanan yang penguasaannya dipercayakan kepada Kodam Iskandar Muda.

“Sesuai dengan surat Keputusan Presiden tahun 1960-an. Dan itu juga tercatat di Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara dengan nomor 3101027 dan Departemen Keuangan.”

Namun, Ketua DPRA Hasbi Abdullah maju terus. Ia mendesak Gubernur segera membuat sertifikat tanah tersebut. Pemerintah Aceh telah membentuk tim untuk mengurai benang kusut kepemilikan tanah itu. Hasilnya, tim menyimpulkan, secara hukum tanah Blang Padang adalah milik Pemerintah Aceh. Walikota Banda Aceh dalam Qanun No. 10 Tahun 2001 bahkan telah menetapkan Blang Padang sebagai ruang publik.

Atas dasar itulah, para Facebooker menyatakan mendukung pemerintah Aceh. Seperti tertulis dalam pengantar gerakan ini, ”kalau tidak segera, Masjid Raya Baiturahman dan halaman serta isinya akan dipasang plang kepemilikan seperti terjadi di Blang Padang.”

Dalam laporannya pada Selasa (19/1/2010) Acehkita mengabarkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyatakan komitmennya memperjuangkan tanah Lapangan Blang Padang Banda Aceh, hingga mendapat legalitas hukum jadi milik rakyat Aceh.

“Kita bersama Pemerintah Aceh akan melakukan berbagai berupaya,” kata Ketua DPR Aceh Hasbi Abdullah di Banda Aceh, Selasa (19/1/2010).

Konon, tanah seluas hampir 8 hektar itu, merupakan tanah wakaf yang dikelola oleh Kerajaan Aceh di masa lalu. Tapi, kini diklaim milik Kodam Iskandar Muda.

Hasbi mengatakan, akibat diklaim jadi milik TNI tanah itu tak bisa lagi leluasa digunakan oleh rakyat Aceh, karena Kodam membatasinya dengan dalih kepemilikan atas tanah tersebut.
Hasbi mendesak Pemerintah Aceh segera mensertifikasi tanah Blang Padang menjadi milik rakyat Aceh.

Tanah Blang Padang diklaim milik Kodam Iskandar Muda sejak 2003, tepatnya saat Aceh berstatus Darurat Militer. Kala itu Kodam dipimpin Mayjen TNI Endang Suwarya.

Tanah Waqaf Milik Masjid Raya Baiturahman

Masjid Raya Baiturrahman Tempo Dulu. FOTO/Arsip Republik Indonesia

Karel Frederik Hendrik (KFH) Van Langen, PNS Belanda yang pernah ditugaskan di Kalimantan dan Sumatera Barat, pada tahun 1879 diperbantukan pada Kantor Gubernur Aceh dan daerah taklukannya, Aceh Barat, Aceh Tengah, Aceh Besar.

Profesor Abubakar Aceh yang menerjemahkan De Inrichting Van Het Atjehschee Staatbestur Onder Het Sultanaat, yang pertama terbit tahun 1898, karya Karel Frederik Hendrik (KFH) Van Langen. Hasil terjemahan sejarahwan tersebut diberi judul: Susunan Pemerintahan Aceh semasa kesultanan.

Dalam buku ini disebutkan bahwa Blang Padang dan Blang Punge adalah Umeung Musara (tanah wakaf) Mesjid Raya Baiturrahman yang tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan harta warisan dan tidak ada pihak yang dapat menggangu gugat status keberadaan hak miliknya.

Dalam blog picisan.wordpress.com dituliskan, Tanoh Meusara digunakan sebagai sumber penghasilan Imeuem Mesjid Raya Baiturrahman. Jika penghasilan dari tanah wakaf masjid ini tidak cukup membiayai Masjid Raya, maka dibantu oleh zakat padi atau barang barang lainnya dari penduduk yang berkediaman di sekitar masjid raya. Hasil tanah wakaf ini khusus untuk pemeliharaan masjid, seperti keperluan muazin, bilal, khatib dan kebutuhan lainnya. Jika ada perbaikan berat maka diminta bantuan pada penduduk. []

Beri Komentar
Loading...

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. TerimaSelengkapnya