Irwandi Yusuf Tunda Pelantikan KIP Aceh, Muharuddin: Bek Tiek Mië lah

2 min


77
50 shares, 77 poin
Tgk. Muharuddin
Ketua DPR Aceh, Tgk. Muharuddin. FOTO/Istimewa

HARIANACEH.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengambil alih kewenangan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh apabila tidak ada pelantikan anggota KIP Aceh periode 2018-2023.

Hal itu disampaikan Komisioner KPU, Ilham Saputra di Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Disebutkannya, KPU sudah menerbitkan SK untuk komisioner KIP Aceh yang baru periode 2018-2023.

“Tapi SK itu baru berlaku setelah pelantikan. Kalau tidak ada pelantikan, maka KIP Aceh kosong, sebab SK komisoner lama sudah dicabut. Dan itu terhitung mulai hari ini,” kata Ilham seperti dilansir Serambinews.com.

Kepada HARIANACEH.co.id, Ketua DPR Aceh, Tgk. Muharuddin, mengatakan tidak ada alasan bagi gubernur Aceh untuk tidak melantik KIP Aceh yang baru, karena seluruh prosesnya sudah dijalani dengan benar.

Advertisements

“Soal qanun, itukan ada undang-undang di atasnya, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan masa kerja KIP atau KPU hanya lima tahun dan qanun tidak boleh bertentangan dengan undang-undang,” terangnya di sela-sela berbuka Puasa kepada HARIANACEH.co.id, Kamis (24/5/2018).

Tgk. Muharuddin juga melanjutkan, secara kedudukan perundang-undangan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 lebih tinggi dari Qanun Nomor 6 Tahun 2016, maka ia berharap Gubernur Aceh berbesar hati untuk segera melantik KIP Aceh periode 2018-2023 agar tidak terjadi kekosongan.

“Secara kedudukan, undang-undang ini lebih tinggi dari Qanun Nomor 6 Tahun 2016. Dalam hal ini sudah tentu yang harus kita dahulukan undang-undang di atasnya, qanun tidak boleh menabrak UU di atasnya, qanun itu produk tahun 2016 akan tetapi UU Nomor 7 itu Tahun 2017, jadi Gubernur Aceh bek tiek mi lah…(jangan buat kacau… -red) dan jangan dipolitisasi lagi, ayo kita revisi Qanun Nomor 6 tahun 2016 bersama-sama,” kata Muharuddin sambil tertawa.

Tgk. Muharuddin juga sangat mengapresiasi KPU Pusat yang akan langsung mengambil alih seluruh tugas dan wewenang KIP Aceh dalam menjalankan tahapan pemilu jika Gubernur Aceh tidak juga melantik KIP Aceh.

Advertisements

Kata dia, KPU RI sudah tepat dan artinya memahami kedudukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang lebih tinggi kedudukannya dari Qanun Nomor 6 Tahun 2016.

“Apa yang dilakukan KPU Pusat itu sudah benar dengan mengambil alih, tapi alangkah berbesar hatinya Gubernur Aceh jika segera melantik Komisioner Independen Pemilihan (KIP) Aceh Periode 2018-2023 sesuai hasil seleksi DPR Aceh, apalagi KPU Pusat sudah mengeluarkan SK-nya.”

Pelantikan KIP Aceh

Sesuai Undang-Undang Pemerintahan Aceh, anggota KIP Aceh dilantik oleh Gubernur Aceh.

Berbeda dengan anggota KPU provinsi lainnya, pelantikan dilakukan oleh KPU RI.

Sebelumnya, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menyatakan akan mengkaji dulu soal pelantikan komisoner KIP Aceh periode 2018-2023, karena terkait Qanun Nomor 6 Tahun 2016 yang menyebutkan perpanjangan masa tugas bagi KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota jika masih dalam tahapan pemilu.[*]

Advertisements

Bagikan ke teman anda!

77
50 shares, 77 poin

Komentar

Apa Reaksi Anda?

Suka Suka
8
Suka
Takjub Takjub
5
Takjub
Kaget Kaget
2
Kaget
Takut Takut
26
Takut
Lucu Lucu
24
Lucu
Sedih Sedih
18
Sedih
Marah Marah
16
Marah
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Image
Photo or GIF
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Countdown
The Classic Internet Countdowns