Harian Aceh Indonesia
HARIANACEH.co.id

Eksistensi KPK di Bumi Serambi Mekkah

Oleh: Hidayatullah, S.H.[note]Sekretaris Jenderal Generasi Muda Pemantau Kemiskinan Aceh (GM-PeKA), dan Lawyer di Law Firm T. Nasrullah & Associates, Jakarta[/note]

KABAR penindakan disertai penangkapan terhadap terduga tindak pidana korupsi oleh KPK cukup menggemparkan masyarakat Aceh, di mana KPK turut mengamankan 10 orang yang terdiri dari Gubernur Aceh, Bupati Bener Meriah dan sejumlah pihak non-Pegawai Negeri Sipil serta uang sejumlah ratusan juta rupiah sebagai realisasi komitmen fee terkait dana otonomi khusus Aceh tahun 2018.

Namun, sebagai warga Negara yang baik, kita harus mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innoucence) dan menghormati proses hukum para terduga.

Setelah berhasil menangkap Gubernur Aceh, Abdullah Puteh pada tahun 2004 lalu, KPK seakan-akan atau dianggap kehilangan tajinya di Aceh. Bayangkan saja, KPK harus membutuhkan waktu selama 12 tahun untuk menepis persepsi publik tersebut.

Selama ini banyak beredar desas-desus bahwa Provinsi Aceh merupakan wilayah yang tak dapat disentuh oleh KPK karena statusnya yang istimewa dan sedang menjalani recovery pasca konflik dan bencana alam.

Namun, KPK seakan menunjukkan eksistensinya kepada para pejabat di Aceh. Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK pada tanggal 3 Juli 2018 setidaknya menjadi suatu warning bagi stakeholders di Aceh bahwa Aceh tidak luput dari pengawasan KPK.

Tentunya, KPK tidak akan gegabah dalam melakukan suatu penindakan. KPK telah lama melakukan pengintaian, terutama dari jejak digital dapat dilihat berbagai upaya yang dilakukan oleh KPK di Aceh; karena KPK tidak mengenal adanya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

Berita Terkait

Menarik untuk menyimak bagaimana langkah-langkah KPK dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Aceh, di mana ada beberapa kasus yang sebenarnya menarik minat publik dan menimbulkan kerugian Negara yang cukup besar di Aceh, namun masih belum tersentuh.

Korupsi merupakan suatu bentuk kejahatan penyelewengan uang Negara, penyalahgunaan kewenangan, atau gratifikasi yang dilakukan secara terorganisir atau sistematis dan menimbulkan dampak yang sistemik serta masif.

Dampak kejahatan jenis ini tidak dapat dilihat secara langsung, namun dapat dirasakan, misalnya, sebut saja rusaknya tata kelola pemerintahan yang baik dan benar (good and clean governance).

Oleh karenanya, untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi membutuhkan kerja sama yang erat dari berbagai pihak, baik dari pemerintah itu sendiri, masyarakat, institusi pendidikan, maupun instansi-instansi terkait yang memiliki tugas untuk itu.

Selain itu, pembentuk undang-undang pada dasarnya telah bertekad dan bermaksud untuk mempersempit ruang gerak pelaku korupsi dengan memasukkan peran serta masyarakat guna membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Klausula tersebut dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa akan menjadi suatu hal yang sangat membantu sekaligus hal positif dalam upaya pencegahan dan pengungkapan kasus-kasus korupsi yang selama ini terjadi dan (2) permasalahan penanggulangan korupsi bukan hanya menjadi urusan pemerintah atau aparat penegak hukum, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab semua pihak. Setiap orang harus berpartisipasi dan berperan dalam usaha menanggulagi kejahatan yang merongrong kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun demikian, OTT yang dilakukan di Aceh tersebut cukup mencoreng citra Provinsi Aceh sebagai daerah otonomi khusus yang berlandaskan syariat islam.

Tidak dapat dipungkiri pula bahwa sistem yang selama ini telah terbangun cukup penuh dengan intrik korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga menjadi tanggung jawab kita semua untuk mengawasi, mencegah dan memberantas perilaku tersebut. Mari menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan juga hak-hak para terduga.[]

Beri Komentar
Loading...

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. TerimaSelengkapnya