Cederai Rasa Keadilan, Parnas di Aceh Tolak Keras Kuota Caleg 120 Persen Hanya untuk Parlok

Sejumlah Pimpinan Partai Politik Nasional (Parnas) di provinsi Aceh keberatan dan melakukan protes terhadap kuota calon legislatif (Caleg) 120 persen hanya berlaku bagi partai politik lokal (Parlok).1 min


98
50 shares, 98 poin
Cederai Rasa Keadilan, Parnas di Aceh Tolak Keras Kuota Caleg 120 Persen Hanya untuk Parlok

Banda Aceh – Sejumlah Pimpinan Partai Politik Nasional (Parnas) di provinsi Aceh keberatan dan melakukan protes terhadap kuota calon legislatif (Caleg) 120 persen hanya berlaku bagi partai politik lokal (Parlok).

Mereka juga menolak keras surat KPU-RI Nomor 646/PL.01.4SD/06/KPU/VII/2018 dan 647/PL01.4SD/06/KPU/VII/2018 Tanggal 9 Juli 2018, perihal penjelasan jumlah pengajuan bakal calon anggota DPRA dan DPRK yang ditujukan kepada ketua DPR Aceh.

Menurut sejumlah pimpinan Partai Nasional, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pilih kasih dalam menetapkan kuota Caleg di Aceh, yang memberlakukan kuota 100 persen untuk Parnas sementara 120 persen untu parlok.

Advertisements

“Secara nyata kebijakan ini telah mencederai rasa keadilan bagi semua partai politik nasional yang ada di provinsi Aceh,” kata Sukri Rahmat sekretaris partai Golkar dalam komprensi pers yang diselenggarakan di kantor DPD I Golkar Aceh, Banda Aceh, Selasa (10/7/2018).

Sukri menjelaskan penerapan nilai kaedah dan aturan hukum dituntun untuk mengedepankan nilai-nilai persamaan, kebersamaan dan keadilan bagi penyelenggara dan peserta pemilihan umum secara universal dengan tanpa adanya diskriminasi serta perbedaan kesempatan bagi semua pihak.

“Karena itu kami menyatakan tidak dapat menerima penerapan aturan yang bersifat diskriminatif tidak memenuhi rasa keadilan dan menurup ruang demokrasi bagi partai politik nasional,” ujarnya.

Advertisements

Mewakili seluruh partai Nasional, Sukri meminta KPU-RI untuk menarik kembali surat berkaitan dengan itu selambat-lambatnya pada tanggal 14 Juli 2018. Karena kata dia pengunaan dasar hukum dari surat tersebut adalah pasal 15, pasal 16 dan pasal 17 Qanun Aceh nomor 3 tahun 2018.

Karena qanun tersebut dibuat pada tahun 2018 dan KPU tidak dapat hanya mengeluarkan selembar surat untuk menganulir PKPU. Lagi pula, kata dia, pada Pileg tahun 2009, 2014 semua partai politik di Aceh diberikan hak yang sama. Namun, kenapa kemudian pada 2019 porsi 120 hanya diberikan kepada Parlok saja.

“KPU dalam mengeluarkan peraturan harus memberikan rasa keadilan sebagaimana pelaksaan pemilu tahun 2009 dan 2014 semua partai politik di Aceh baik Parlok mapun Parnas dapat mengajukan calon legislatif sebanyak 120 persen,” tutur Sukri.

Advertisements

Adapun Parnas yang menyatakan protes yaitu Partai Golkal, Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, Partai Bulan Bintang, PDI-P, Berkarya dan Perindo.[]

Editor: Saifullah Hayati Nur

Advertisements

Bagikan ke teman anda!

98
50 shares, 98 poin

Komentar

Apa Reaksi Anda?

Suka Suka
1
Suka
Takjub Takjub
0
Takjub
Kaget Kaget
1
Kaget
Takut Takut
1
Takut
Lucu Lucu
0
Lucu
Sedih Sedih
0
Sedih
Marah Marah
0
Marah
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Image
Photo or GIF
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Countdown
The Classic Internet Countdowns