Harian Aceh Indonesia
HARIANACEH.co.id

PKA VII dan Politik Uang

Oleh: Sultan

TANGGAL 5 Agustus 2018 presiden Joko Widodo kembali mendapat panggung di Aceh. Beliau akan membuka perhelatan akbar rakyat Aceh, perhelatan yang diharapkan bisa memulihkan Aceh dari berbagai masalah, karena Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) adalah “silaturahmi” budaya dengan meilbatkan seniman, juga non seniman dari pemerintahan untuk ikut bersama-sama ke Banda Aceh membawa berbagai seni yang ada di Kabupaten/kota se-Aceh.

Kali ini, Pekan Kebudayaan Aceh ke-7, yang berarti ada PKA sebelumnya sajak pertama kali dilakukan pada tahun 1951. Tentu, momentum PKA 1 hingga PKA VII tetap dianggap “silaturahmi” kendati disituasi beda, yang berubah hanya dijadwal PKA berlangsung dalam kurun waktu 15 tahun sekali, berbeda ejak PKA Ke-IV menjadi 5 tahunan.

Kali ini–beredar juga kabar apabila anggaran yang diperuntukan untuk PKA VII 2018 mencapai Rp72 Miliar, namun sebagian media menyebut Rp22 Miliar, soal itu kita (rakyat) kurang mendapat informasi, kalaupun dicari datanya pasti sulit, semua pihak berkilah sibuk. Sementara, yang membahagiakan hati kita duit sebanyak itu, Disbudpar Aceh target akan meraup uang hingga Rp100 Miliar dari perputaran dari even PKA VII. Benarkah?

Lihatlah hingga detik ini tidak ada tanda-tanda branded untuk kegiatan PKA-VII. Jalan-jalan sepi promosi, media sangat terbatas dan hanya dari media lokal dan beberapa media nasional. Tidak ada iklan di televisi dan media cetak nasional, bahkan tidak semua radio di Aceh mengabarkan perhelatan yang disebut “luar biasa” tersebut.

Yakinlah–soal promosi ini baru terjadi setelah Presiden Jokowi Hadir dan membuka acara PKA ke-VII, itupun tidak membesarkan keberagaman budaya yang kita miliki, kecuali statemen-stetmen Pak Jokowi soal pembangunan di Aceh seperti jalan tol dan beberapa proyek lainnya yang dianggap “wah”.

Namun begitu, patut disyukuri juga untuk kepala daerah di Aceh yang berkesempatan tampil memakai pakaian kebesaran adat daerah masing-masing, karena Pak Jokowi juga kemungkinan diberi busana khas Aceh, seperti halnya ketika Presiden ke-6 RI hadir pada pembukaan PKA V dan PKA VI beberapa tahun silam. Ini menjadikan simbol keberagaman itu.

Berita Terkait

Kita disini tidak terlalu penting membahas kehadiran presiden Jokowi, namun esensial dari kegiatan itu sendiri, sebesar dan seluas apa efek budaya dan ekonomi yang bisa diraih rakyat Aceh. Seimbangkah acara PKA dengan nilai capai–katakan total anggaran Rp70 Miliar itu–secara ekonomi rakyat Aceh. Saya tidak yakin ada target lebih dari sekedar “kongsi” politik anggaran yang dikeluarkan provinsi dan Kabupaten/Kota di Aceh.

Hingga hari pelaksanaan dimulai, kegiatan demi kegiatan masih belum tersebar dengan sempurna, termasuk experiece and Promotion (EXPO) yang digelar di Lapangan Blang Padang, apa daya tarik disana, begitu pula untuk pertunjukan budaya, dimana yang fenomenal. Tidak satupun kegiatan yang fenomenal terjadi, kecuali dianggarannya.

Lucu memang, hal kecil saja tidak mampu dikelola secara baik, akibat informasi yang tertutup, dan tentu, barangkali juga trik pelaksana yang cuma berkomunikasi dengan Kabupaten/Kota tentang jadwal, perubahan, dan tempat pelaksanaan, yang kemudian seolah-olah komunikasi tersebut mewakili rakyat Aceh.

Makanya, apapun cerita dari kondisi PKA ke-VII 2018 ini harus terus diawasi secara ketat, terutama pengawasan keuangan yang pemakaiannya terlalu besar. Perlu mengajak ledding sektor PKA-7 duduk bersama palaku Even Organizer untuk menjelaskan pengadaan dana yang dipakai, agar rakyat Aceh puas melihat kegiatan dengan anggaran yang dikeluarkan, karena secara prinsip uang tersebut adalah untuk rakyat Aceh bersilaturahmi.

Apalagi saat ini Gubernur Aceh Nonaktif Irwandi Yusuf sedang bermasalah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangkapnya akibat suap dana otonomi khusus. Ini cermin, bahwa penggunaan anggaran seperti pada PKA sebelumnya berbeda dengan PKA-VII ini. Bukti event Aceh Merathon, adalah even pembodohan dengan penggunaan anggaran hingga Rp12, satu anggaran even Merathon terbesar di Indonesia, begitu juga even PKA yang besarannya cukup fantastis.

Dalam bahasa, target boleh apa saja, namun di sejarah berkata lain. Sejak PKA IV anggaran yang kembali tidak jelas, apalagi saat ini, bagaimana bisa menjadikan uang yang diperkirakan berputar selama 10 hari pelaksanaan PKA ke-VII capai Rp100 Miliar. Hitungannya pastilah dari angka sewa partisi pameran untuk seluruh Dinas Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang harganya bervariasi, serta dengan menyewakan lapak dilokasi acara Blang Padang dan Taman Ratu Sulthanah Safiatuddin yang harganya bervariasi Rp7 hingga Rp12 Juta.

Kekuatiran kita kemudian, pemaknaan pesta rakyat dari jalur budaya menjadi milik pedagang kaki lima yang pindah lapak itu, semakin besar. Di lokasi PKA Taman Ratu Sulthanah Safiatuddin misalnya, panitia menyiapkan lokasi sepanjang jalan menuju gerbang Taman, termasuk menggunakan teras rumah masyarakat. Di lokasi itu, yang berdagang bukan rakyat biasa, tetapi pedagang yang biasa keliling dimana ada acara besar, dan tentu, mereka bukan berasal dari Aceh.

Sedangkan untuk produksi kegiatan, dipastikan tidak seluruhnya bisa ditutupi dari Aceh, bahkan kebanyakan biaya produksi jatuh untuk daerah lain. Sementara Organizer acara sudah sangat faham, bahwa melaksanakan acara even begini lebih mudah dan untung besar bila memainkan konsep pameran. Pamerintahlah yang harusnya lebih jeli soal itu. Bila tidak ya akan mahal sekali produksinya, kecuali ada kongkalikong dalam hal itu, sehingga habislah cara kita memperbaiki Aceh ini untuk menuju “Aceh Hebat” sebenarnya, karena permainan “politik duit” tetap tinggi.[]

Beri Komentar
Loading...

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. TerimaSelengkapnya