Harian Aceh Indonesia
HARIANACEH.co.id

Badan Publik Wajib Menyusun Daftar Informasi Yang Dikecualikan

IDI Rayeuk – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Aceh Timur gelar sosialisasi pelayanan publik bertema memahami pengujian konsekuensi daftar informasi yang dikecualikan untuk mengimplementasi Informasi Publik dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat.

“Setiap orang berhak untuk berkominikasi dan memperoleh informasi merupakan hak azasi manusia sesuai dengan UUD 1945 pasal 28 F serta regulasi UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik keterbukaan” kata  bupati Aceh Timur Hasballah Bin M.Thaib melalui Asisten II Usman A.Rachman.

Asisten bidang Keistimewaan Aceh, Ekonomi dan Pembangunan Setdakab kabupaten  Aceh Timur  Usman A.Rachman, SH.SP.MM  menyampaikan pernyataan tersebut dihadapan  32 Organisasi Perakat Daerah (OPD) di sela-sela acara  sosialisasi di aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur Kamis (29/11/2018).

Usman menlanjutkan, badan publik harus memahami tentang informasi publik yang dihasilkan oleh Organisasi Perakat Daerah (OPD) sebagai badan publik dapat dilakukan pengklasifikasi informasi publik dengan melakukan pengujian konsekuensi sesuai dasar hukum yang dimiliki.

Sementara itu Kepala Dinas Kominfo Aceh Timur, Khairul Rijal dalam kegiatan itu menjelaskan bahwa sesuai dengan Undang -Undang informasi publik kewajiban badan publik di atur juga didalam Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 tahun 2010.

“UU tersebut memerintahkan Peraturan Perundang-undangan memberikan perintah kepada badan publik, termasuk didalamnya Partai Politik dan BUMN/BUMD,”. ujar Khairul

Dalam perundang-undangan kewajiban badan publik meliputi menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), melaksanakan Pelayanan Informasi yakni, informasi bersifat berkala, serta merta dan informasi setiap saat, kemudian menyusun daftar informasi publik dan menetapkan SOP terkait pengembangan sistem informasi dan dokumentasi.

Khairul melanjutkan, badan publik wajib memahami informasi mana saja yang termasuk kategori yang dikecualikan seperti diatur didalam Pasal 17 UU no. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Tujuan pengecualian informasi publik tersebut untuk melindungi penyebarluasan informasi publik agar tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 UU KIP,” ujar Kadis Kominfo menambahkan.

“Pengecualian tersebut, harus melakukan tahapan dan teknis uji konsekuensi yang pada tingkat akhirnya di tandatangani oleh pimpinan badan publik,” kata Khairul lagi

Sementara itu, Dinas Kominfo dan Persandian Provinsi Aceh Fahmi saat menyampaikan Uji konsekwensi PPID utama berkoordinasi dengan PPID pembantu yang menguasai dan mengelola info tertentu pengklasifikasian informasi publik

“PPID pembantu membuat pertimbangan tertulis secara seksama Hasil uji konsekuensi dilaporkan kepada atasan ppid yaitu sekretaris daerah untuk ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan yang dikeluarkan oleh pimpinan daerah yang di surat keputusan data yang dikecualikan

Dalam pengajuan pembuatan terhadap permintaan data dikecualikan dipandang perlu memenuhi beberapa unsur aspek dalam membuat regulasi aturan di daerah.

“Dalam melakukan pengujian konsekuensi, PPID wajib terlebih dahu mencantumkan undang – undang dasar data tersebut dikecualikan. Kedua menyebutkan secara jelas dan teranginformasi yang akan dilakukan pengujian konsekuensi, ketiga batas waktu yang harus ditentukan,” terang Fahmi juga wakil Koordinator PPID dan sengketa.

Lanjutnya lagi sehingga harus saat diuji harus melibatkan ahli hukum dan para organisasi swadaya masyaraiat dalam menguji permintaan data dikecualikan,” Sampaiakan Fahmi, juga Koordinator PPID Utama Aceh.

Laporan Hermansyah dari Aceh Timur

 

Beri Komentar
Loading...

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. TerimaSelengkapnya