Harian Aceh Indonesia
HARIANACEH.co.id

Walhi: Tambang Batu Bara PT Mifa Menghancurkan Sumber Kehidupan

Banda Aceh – Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, Muhammad Nur menyatakan, semua pihak harus paham terkait risiko sektor pertambangan, dimana kegiatan pertambangan batu bara PT MIfa di Meurubo, Aceh Barat pasti menghancurkan gunung, bukit, sungai dan sumber kehidupan lainya.

“Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat harusnya bisa belajar dari setiap izin yang di terbitkan, pasti berisiko tinggi pada sektor pertambangan terbuka maupun tertutup,” kata Muhammad Nur saat dihubungi HARIANACEH.co.id, Senin (24/12/2018).

Direktur Walhi Aceh menyampaikan pernyataan tersebut menangapi pemberitaan sebelumnya terkait sejumlah wartawan dan LSM dilarangan masuk ke area produksi tambang batu bara PT Mifa di Kecamatan Meurubo, hingga tim pansus DPRK daerah itu nyaris adu jotos dengan petugas Mifa.

“Kami menilai tanpa dicek langsung oleh pansus DPRK, lokasi kegiatan PT Mifa, kawasan yang sudah mendapatkan izin pasti mengalami kehancuran besar dan nyata,” sebut Direktur Walhi Aceh Muhammad Nur.

Yang kedua, lanjut Muhammad Nur, ketika lokasi tambang batu bara perusahaan tersebut di cek oleh pansus, maka yang perlu dibuka adalah dokumen amdal dan dokumen pemantauan lingkungan yang susun oleh PT Mifa sebelum izin-izin lainnya terbit oleh Pemerintah.

“Apakah ada poin yang menyatakan pansus DPRK boleh periksa kegiatan PT Mifa atau pansus cukup periksa melalui Dinas Teknis seperti Dinas Pertambangan (Distamben) dan BLH Kabupaten, kemudian panggil manajemen PT Mifa itu,” katanya.

ketiga lanjutnya, biasanya rekomendasi pansus Legeslatif tersebut tidak punya hak eksekusi, tapi hanya bisa memberikan saran dan masukan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Bupati dan lembaga penegakan hukum.

ketempat lanjutnya, jika pansus Dewan mahu sidak lapangan seharusnya terbuka siapa saja yang akan turun sidak. Sehingga, ketika ada lembaga lain yang ikut pansus itu maka tidak dianggap penyusup oleh pihak manajemen PT Mifa.

Kemudian, harusnya PT Mifa yang sudah mendapatkan sertifikat ini itu dan dikatakan paling banyak bagi CSR harusnya tidak takut menunjukan kelakuan asli mereka kepada rombongan pansus karena kenyataan tidak ada yang bilang pertambangan merupakan usaha yang ramah lingkungan.

“Jadi, yang menjadi pertanyaan kita adalah ketika fakta lapangan PT Mifa melakukan kerusakan lingkungan dan menghancurkan sumber kehidupan bagi masyarakat Meulaboh mau apa?. Jangan- jangan pansus ini tidak sejalan dengan semangat bupati dan lembaga penegakan hukum yang ada di kabupaten hingga provinsi,” tutur M. Nur.

Disamping itu, Walhi Aceh menyarankan kepada PT Mifa untuk mengeluarkan pengumuman kepada siapa saja mereka menyerahkan dana CSR dan proposal dari mana saja mereka biayai sehingga publik paham ini perang apa sebetulnya apa untuk mendorong perbaikan tata kelola sektor pertambangan PT Mifa atau untuk mendorong pencabutan seluruh izin yang sudah diterbitkan pemerintah kepada PT Mifa.

“Walhi Aceh minta tim pansus DPRK dan PT Mifa jangan sampai nunjuk diri paling preman di sana, tapi harus mengedepankan gaya Negarawan dan pengusaha yang menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Tanah Air,” pintanya. (tim)

Beri Komentar
Loading...

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. TerimaSelengkapnya