Harian Aceh Indonesia
HARIANACEH.co.id

Pemkab Aceh Selatan Resmi Jalankan Program “Sadari”

Tapaktuan – Pemkab Aceh Selatan resmi mengimplementasikan program Satu Data Terintegrasi (Sadari) mulai awal tahun anggaran 2019.

Implementasi program tersebut ditandai digelarnya acara sosialisasi sekaligus penandatanganan komitmen bersama implementasi program Sadari dan keterbukaan informasi publik dilingkungan Pemkab Aceh Selatan, yang berlangsung di Ruang Rapat Setdakab, Tapaktuan, Rabu (26/12/2018).

Prosesi penandatanganan komitmen bersama tersebut turut disaksikan langsung Bupati Aceh Selatan, H. Azwir S.Sos, Sekdakab H. Nasjuddin S.H dan tenaga ahli bupati, Dr. Elly Supriadi M.Si.

Dalam naskah MoU yang ditandatangani oleh para asisten, para kepala dinas, badan dan kabag Setdakab serta para camat dilingkungan Pemkab Aceh Selatan itu disebutkan bahwa, para asisten dan para kepala satuan kerja perangkat daerah serta para camat dalam rangka mendukung proses pembangunan daerah yang berkualitas dan terpadu/terintegrasi berkomitmen.

Mendukung penuh implementasi program satu data terintegrasi (Sadari) dan keterbukaan informasi publik. Bersedia dan berperan aktif dalam inisiatif penyediaan data dan melakukan pembenahan tata kelola data di internal SKPD. Bersedia dan berperan aktif dalam inisiatif pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan mengoptimalkan peran dan fungsi PPID pembantu di masing-masing SKPD dan apabila para pejabat dimaksud melanggar komitmen bersama ini, maka bersedia menerima konsekuensi sesuai peraturan yang berlaku.

Tenaga ahli Bupati Aceh Selatan, Dr. Elly Supriadi M.Si dalam paparannya dihadapan pejabat daerah menjelaskan bahwa maksud implementasi program Sadari adalah untuk mewujudkan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang berkualitas dan efektif melalui pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, akuntable, mudah diakses dan berkesinambungan.

Selanjutnya, kata Elly Supriadi, implementasi program tersebut bertujuan agar seluruh SKPD memiliki satu basis data daerah yang akurat, terpusat dan terintegrasi. Menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntable bagi Kabupaten Aceh Selatan serta bagi pemangku kepentingan yang lainnya.

Kemudian dapat menghasilkan perencanaan pembangunan secara terukur dan komprehensif serta mewujudkan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang terpercaya.

“Meskipun masing-masing SKPD telah mempunyai data lokal, namun data terintegrasi ini tetap dibutuhkan karena bisa terkoneksi langsung dengan sebuah sistem sehingga data tersebut sangat bermanfaat untuk menunjang program pemda. Salah satu contohnya, penyaluran beras rastra kedepannya bisa lebih tepat sasaran tidak ada sifatnya pemerataan tapi langsung ke sasaran yang benar-benar berhak,” papar Elly.

Menurutnya, ada empat point yang menjadi faktor pendukung implementasi program tersebut. Yakni telah terbentuknya Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian sebagai pengampu tugas bidang komunikasi, informatika dan persandian. Visi dan misi Bupati dan Wabup Aceh Selatan periode 2018 – 2023. Sinergisitas RPJMD Kabupaten Aceh Selatan dengan RPJM Provinsi Aceh dan peraturan-peraturan pemerintah pusat terkait pengelolaan satu data dan implementasi E-Government.

Data yang akan terintegrasi dalam program Sadari, lanjutnya, dibagi dalam dua bidang masing-masing data statistik yang terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral dan statistik khusus. Kemudian dari data geospasial yang terdiri dari geospasial dasar dan geospasial tematik.

“Data daerah (yaitu data statistik dan geospasial) ini diverifikasi/validasi menurut UU No. 14 tahun 2008 sebelum dipublikasikan. Data-data tersebut dikelompokkan menjadi data yang dapat dipublikasikan dan data yang bersifat rahasia tidak akan dipublikasikan,” tandas tenaga ahli Bupati Aceh Selatan yang berprofesi sebagai dosen Unsyiah Banda Aceh ini.

Sementara itu, Bupati Aceh Selatan H. Azwir dalam paparannya mengharapkan agar program Sadari tersebut dapat segera diimplementasikan sehingga ketersediaan data yang merupakan hal yang sangat vital dalam pengambilan kebijakan pimpinan daerah dapat diatasi sedini mungkin.

“Kita menginginkan data yang di sajikan bukan sekedar data asal jadi. Melainkan data yang tepat dan cepat serta akurat. Sehingga data yang akan dijadikan dasar pengambilan keputusan tersebut benar-benar valid,” tegas bupati.

Untuk mengatasi ketersediaan atau kebutuhan sumber daya manusia (SDM) menjalankan program tersebut, Bupati Azwir meminta kepada pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) agar segera mengevaluasi keberadaan seluruh tenaga kontrak terutama mereka-mereka yang dinilai tidak produktif.

“Saya minta pihak BKPSDM segera mengevaluasi tenaga kontrak, yang tidak produktif mari kita ganti dengan sosok anak-anak muda yang memiliki SDM serta lebih produktif dalam bekerja,” pungkas bupati.

Beri Komentar
Loading...

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. TerimaSelengkapnya