Harian Aceh Indonesia
HARIANACEH.co.id

Pertambangan Emas Ilegal Marak, Walhi: Penegakan Hukum di Aceh Belum Efektif

Banda Aceh – Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh, M. Nur menyatakan, hingga akhir tahun 2018, kasus pertambangan emas ilegal masih marak terjadi di Provinsi paling ujung barat Indonesia.

“Maraknya pertambangan emas ilegal tersebut dikarenakan upaya hukum yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum di Aceh belum begitu efektif,” kata M. Nur melalui rilis yang diteruskan kepada HARIANACEH.co.id, Jumat (28/12/2018)

Buktinya, kata M. Nur, sepanjang tahun 2018, WALHI Aceh masih menemukan aktifitas pertambangan emas ilegal di kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Selatan.

“Jadi, total kerusakan hutan dan lahan akibat dampak dari pertambangan emas ilegal tersebut mencapai ±7500 hektar,” ungkap Direktur Eksekutif Walhi Aceh, M. Nur.

M. Nur menerangkan, berdasarkan data Pemerintah Aceh, Izin Usaha Pertambangan (IUP) berjumlah 37 IUP/KK dengan luas areal mencapai 156.003 hektar yang berada di 10 kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

“Sedangkan untuk PT Emas Mineral Murni (PT EMM) yang telah diterbitkan IUP Operasi Produksi oleh Badan Korrdinasi Penambahan Modal (BKPM) Republik Indonesia mendapatkan penolakan dari masyarakat,” sebutnya.

Sebelumnya, lanjut M. Nur, perusahaan EMM mendapatkan izin operasi produksi di atas areal 10.000 hektar berada di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah.

“Saat ini masyarakat bersama WALHI Aceh sedang melakukan gugatan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Jakarta Timur untuk pencabutan izin tersebut,” ujarnya. (rilis)

Beri Komentar
Loading...

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. TerimaSelengkapnya