Harian Aceh Indonesia
HARIANACEH.co.id

50 Unit Rumah Nelayan Terancam Gagal Dibangun di Meukek

Tapaktuan – Sebanyak 50 unit rumah nelayan tipe 36 sumber dana APBN 2019 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terancam gagal dibangun di Kecamatan Meukek. Padahal, program yang diusulkan Pemkab Aceh Selatan sejak tahun 2016 lalu itu khusus diperuntukkan kepada sejumlah nelayan di Meukek.

Kegagalan itu diduga disebabkan karena lokasi tanah yang sebelumnya disebut-sebut telah disediakan oleh seseorang dilapangan “Sahara” yang berlokasi di perbatasan Gampong Keude Meukek dengan Gampong Arun Tunggai, Kecamatan Meukek tiba-tiba dibatalkan sepihak dengan alasan dan penyebab tidak jelas.

Pemilik hamparan tanah dengan luas mencapai belasan hektar yang kemudian dinamakan Lapangan Sahara itu santer disebut-sebut mantan Bupati Aceh Selatan berinisial TS.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Selatan, Fakhrudin S.Sos yang dimintai konfirmasi diruang kerjanya, Rabu (2/1/2019) membenarkan hal itu.

Bahkan, ia menyatakan bahwa peluang mewujudkan pembangunan rumah nelayan di Meukek pada tahun 2019 ini sesuai rencana awal sudah sangat tipis.

“Dapat dipastikan tidak mungkin lagi lah, sebab pihak kementerian terkait meminta kepastian ketersediaan tanah sesegera mungkin. Sementara mencari ketersediaan tanah dalam waktu singkat sangat susah,” kata Fakhrudin.

Ia mengatakan, proposal pembangunan rumah nelayan diajukan Pemkab Aceh Selatan sejak tahun 2016. Program itu telah direalisasikan secara bertahap oleh kementerian terkait yakni dimulai sejak tahun 2017 lalu telah direalisasikan pembangunan rumah nelayan di Kluet Utara dan Labuhanhaji.

Untuk tahun 2019 ini, kembali direalisasikan pembangunan rumah nelayan masing-masing untuk nelayan Kecamatan Sawang 50 unit dan nelayan Kecamatan Meukek 50 unit.

“Untuk Kecamatan Sawang dipastikan tidak ada masalah lagi, karena telah ada ketersediaan tanah. Hanya khusus untuk Kecamatan Meukek yang mengalami kendala sehingga harus dibatalkan,” ungkapnya.

Ia membenarkan bahwa, saat proposal dimaksud diajukan ke kementerian terkait di Jakarta, Pemkab Aceh Selatan telah melampirkan surat keterangan ketersediaan tanah dan rekomendasi dari para pejabat terkait lainnya.

Ia lantas menunjukkan sejumlah surat yang pernah dibuat sebagai lampiran pendukung pengajuan proposal tersebut ke kementerian PUPR di Jakarta.

Selain surat pernyataan ketersediaan tanah yang ditandatangani Keuchik Gampong Arun Tunggai, Anas B tanggal 30 Agustus 2016. Juga terdapat surat dari Camat Meukek Nomor : 050/821/2016 tanggal 30 Agustus 2016 perihal usulan lokasi dan permohonan izin penggunaan tanah Pemkab Aceh Selatan untuk lokasi pembangunan rumah nelayan.

Surat yang ditandatangani Camat Meukek Abdul Latif SE ditujukan kepada Bupati Aceh Selatan tersebut sangat jelas disebutkan bahwa sehubungan dengan usulan rencana pembangunan rumah nelayan, diajukan lokasi pembangunan serta mohon izin menggunakan tanah milik Pemkab Aceh Selatan untuk membangun rumah nelayan yang berlokasi di Gampong Arun Tunggai, Kecamatan Meukek seluas lebih kurang 4.500 meter.

Kadis Perkim, Fakhrudin menambahkan, untuk memastikan ketersediaan tanah dimaksud, Sekda Aceh Selatan H. Nasjudin S.H, Asisten II Zaini Bakri S.Sos dan Camat Meukek Rafli sekitar dua bulan lalu telah menjumpai langsung mantan Bupati Aceh Selatan berinisial TS.

“Komunikasi dan koordinasi telah berlangsung sejak dua bulan lalu, namun hingga saat ini belum ada kejelasan. Namun sejauh ini, masih secara lisan belum secara surat resmi,” ujarnya.

Untuk menguatkan secara hukum, pada Rabu (2/1/2019) siang, Fakhrudin memastikan bahwa pihaknya telah melayangkan surat resmi ke Camat Meukek.

Surat yang isinya meminta kejelasan ketersediaan tanah untuk pembangunan rumah nelayan Meukek tersebut turut ditembuskan ke Bupati Aceh Selatan, DPRK, Inspektorat, Bagian Aset Dinas Keuangan dan Keuchik Arun Tunggai serta Keuchik Keude Meukek.

Terkait bakal gagalnya pembangunan sebanyak 50 unit rumah nelayan di Meukek tersebut, juga telah pernah diungkapkan Bupati Aceh Selatan H. Azwir dihadapan masyarakat dan anggota DPRA dari Nasdem Drs. Yunardi Natsir saat menggelar gotong-royong di Lapangan Sepak Bola Padang Simantok Meukek beberapa waktu lalu.

Akan Dipindahkan ke Bakongan

Dibagian lain, Kadis Perkim Aceh Selatan, Fakhrudin juga menjelaskan bahwa agar program pembangunan rumah nelayan yang akan direalisasikan kementerian PUPR dalam waktu dekat tidak terbuang sia-sia, apabila ketersediaan tanah di Meukek tetap tidak tersedia. Maka Pemkab Aceh Selatan berencana akan memindahkan rumah tersebut ke Kecamatan Bakongan, karena disana tersedia tanah milik pemerintah.

“Kami telah berkoordinasi dengan Satker di Kementerian PUPR, diperoleh penjelasan bahwa masih bisa direlokasi. Pak Bupati Aceh Selatan H. Azwir juga setuju alternatif terakhir akan dipindahkan ke Bakongan,” pungkas Fakhrudin.

Beri Komentar
Loading...

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. TerimaSelengkapnya