Harian Aceh Indonesia
HARIANACEH.co.id

Putusan DKPP, Jumlah Caleg Parlok 120 Persen Langgar Etik Pemilu

Jakarta – Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan
Tindakan Ketua KPU RI Arief Budiman yang menerbitkan dua Surat berbeda terkait jumlah caleg di Aceh merupakan pelanggaran kode etik pemilu. Untuk itu DKPP menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua KPU.

“Dengan telah terbukti dan dinyatakan melanggar kode etik, maka landasan bagi KIP Aceh untuk menerapkan jumlah caleg 120% untuk Partai lokal patut dipertanyakan,” kata Imran Mahfudi, selaku pengadu perkara tersebut, Rabu 2 Januari 2019.

Kata Imran, pihaknya akan mempelajari lebih lanjut dasar dan argumen KIP Aceh yang menerapkan jumlah caleg 120% untuk Partai Lokal.

“Tidak tertutup kemungkinan untuk melaporkan Anggota KIP Aceh kepada DKPP jika memang ada indikasi pelanggaran kode etik,” jelas Imran Mahfudi.

Pada pemilu 2019, Ketua KPU pusat Arif Budiman mengeluarkan dua surat yang berbeda untuk pemilu di Aceh, yaitu Surat Nomor 608/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 bertanggal 25 Juni 2018 yang menyebutkan jumlah caleg 100 % dan  Surat Nomor 646/PL.01.4-SD/6/KPU/VII/2018 tertanggal 9 Juli 2018 yang menyebutkan jumlah caleg untuk parlok 120%. Oleh DKPP dianggap melanggar etik pemilu.

Untuk itu Pengadu Imran Mahfudi, SH. MH selaku pengadu dalam perkara tersebut, meminta agar DKPP memerintahkan koreksi kepada KPU terkait dengan jumlah caleg di Aceh, agar jumlah Caleg antara Partai Nasional dengan Partai Lokal jumlahnya sama, namun permintaan tersebut tidak dikabulkan oleh DKPP. | red

Beri Komentar
Loading...

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. TerimaSelengkapnya