Harian Aceh Indonesia
HARIANACEH.co.id

Diadukan Ke Dewan Terkait APK, Hari ini Panwaslih Penuhi Panggilan

MEULABOH – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, jum’at (04/01/19) memanggil Panwaslih Aceh Barat untuk didengar pendapatnya terkait pencopotan Alat Peraga Kampanye (APK) pada tangal 21 November lalu, pemanggilan tersebut juga sebagai tindak lanjut atas laporan tim realawan Fitriadi yang meminta dilakukan rapat dengar pendapat menyangkut mekanisme Pencopotan APK Caleg oleh Panwaslih.

Selain Panwaslih, DPRK juga mengundang, Ketua KIP dan Pimpinan Partai Politik setempat guna mendengar peandapat dan masukan menyangkut APK Capres dan Caleg dalam wilayah Aceh Barat di ruang Komisi A.

Ketua Panwaslih Aceh Barat, Romi Juliansyah, mengakui. pihaknya bersama Ketua KIP dan sejumlah pimpinan Partai Politik diundang ke DPRK dalam rangka pembahasan terkait APK.

“Benar, kita diundang untuk membahas mekanisme penggunaan APK bagi Capres dan Caleg, termasuk pemasangan APK di kawasan zona terlarang” ujarnya.

Menurut Romi, ia dipanggil ke DPRK menindak lanjuti laporan tim relawan salah satu Caleg di Aceh Barat, pihaknya dipanggil untuk dimintai tanggapanya terkait penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada tangal 21  November kemarin.

“ya kita diadukan ke Dewan terkait pencopotan APK bulan November lalu, pencopotan APK pada zona terlarang berdasarkan keputusan KIP No 61 tahun 2018, jadi tidak asal-asalan” katanya.

Namun hingga menjelang pukul 17.00 WIB rapat tersebut belum dimulai, karena pihak eksekutif tidak hadir akhirnya RDP ditunda dan belum tahu kapan dilanjutkan.

Sebelumnya tim Relawan Ftriadi mendatangi kantor Panwaslih setempat untuk meminta kepastian hukum terkait pencopotan APK miliknya, bahkan menurut tim Koran, APK tersebut dicopot bukan pada zona terlarang, seperti di depan kantor relawan, sehingga mereka meminta Panwaslih mengembalikan APK miliknya.

Sementara itu Fitriadi Lanta, menyebutkan. pihaknya pernah mengadukan Panwaslih ke DPRK terkait penertiban APK yang dinilainya menyalahi aturan, sehingga perlu dibahas dalam rapat dengar pendapat bersama DPRK terkait hal itu, ujarnya via whatsApp di Meulaboh.[]

 

Beri Komentar
Loading...

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. TerimaSelengkapnya