Harian Aceh Indonesia
HARIANACEH.co.id

Pemilu 2019

DKPP ‘Batalkan’ Kuota Caleg 120% Partai Lokal di Aceh

Banda Aceh – DKPP akhirnya memutuskan soal kebijakan KPU dan KIP Aceh yang mengakomodir kouta caleg dari Partai Lokal di Aceh 120% adalah pelanggaran kode etik, hal ini menurut DKPP telah melanggar peraturan perundang-undang yang berlaku.

Akibat hal itu, Partai Lokal berpotensi dirugikan, pasalnya putusan DKPP akan mengancam caleg dari Partai Lokal yang masuk ke dalam kuota 120%.

“Bisa saja ketika caleg yang masuk 120% memenangkan kursi parlemen akan terancam di-MK-kan atau dibatalkan oleh MK. Maka, Partai Politik Lokal di Aceh harus bersatu menyikapi serius putusan DKPP, karena hal ini merupakan kekhususan Aceh,” jelas Kamarunddin dalam keterangan tertulisnya yang diterima HARIANACEH.co.id, Jumat 4 Januari 2019 melalui pesan WhatsApp.

Sambungnya lagi, jika merujuk pada aturan umum yang berlaku secara nasional, bahwa Caleg mendapatkan kuota 100 persen dari total jumlah kursi di Parlemen dan itu juga sama halnya berlaku bagi Partai politik lainnya yang menjadi peserta pemilu di Aceh. Jika kursi di dewan 81 orang, maka jumlah caleg yang diajukan juga sama.

“Rujukannya adalah pasal 244 UU Nomor 7 Tahun 2017.”

Sementara Aceh mempunyai UUPA dan Qanun sebagai payung penyelengara Pemilu di Aceh. Dalam UUPA disebutkan bahwa penyelenggara pemilihan umum di Aceh diselenggarakan berdasarkan Qanun Aceh, maka kemudian Aceh membuat Qanun Nomor 3 Tahun 2008, dalam Pasal 17 Qanun tersebut menyebutkan, “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 memuat paling banyak 120% (seratus dua puluh perseratus) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.”

“Mestinya KPU RI bisa melihat kekhususan Aceh yang sudah berjalan selama ini, di mana setiap partai politik lokal di Aceh harus diberikan kekhususan sebagaimana diatur di dalam UUPA dan Qanun penyelenggaraan pemilu di Aceh,” terang Pengacara UUPA itu.

Masalah ini mengulangi kejadian serupa pada tahun 2013 lalu, saat itu menjelang pemilu legislatif tahun 2014. Terlihat saat itu melalui lobi-lobi, KPU Pusat akhirnya menyetujui Caleg Aceh mendapatkan kuota 120 persen dari jumlah kursi.

“Jika semua undang-undang nasional diberlakukan untuk Aceh, lalu apa gunanya UUPA yang telah mengatur kekhususan. Berdasarkan hal ini, Plt Gubernur Aceh dan DPR Aceh jangan hanya berdiam diri saja. Harus bertindak, bagaimanapun putusan DKPP berpotensi merengut hak konstitusional Caleg 120% Partai politik Lokal,” tutup Kamaruddin.[]

Beri Komentar
Loading...

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. TerimaSelengkapnya