Harian Aceh Indonesia
HARIANACEH.co.id

Krisis Hutan Aceh

YEL Aceh: Kondisi Hutan Aceh Tenggara di Ambang Kritis

Banda Aceh – Koordinator Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) Aceh, TM Zulfikar mengemukakan, kondisi hutan di Kabupaten Aceh Tenggara, terancam di ambang kritis jika Pemerintah membiarkan oknum-oknum tertentu melakukan aktivitas perambahan tanpa izin (illegal logging) di daerah itu.

“Menurut saya persoalan di Kabupaten Aceh Tenggara ini memang dilematis. Tapi biar bagaimanapun harus ada ketegasan dari Pemerintah untuk melindungi hutan di daerah itu dari kerusakan yang massif,” kata Zulfikar kepada HARIANACEH.co.id, Sabtu (06/01/2019)

Zulfikar menyampaikan pernyataan tersebut saat diminta tanggapannya oleh wartawan terkait berkembangnya isu penebangan kayu di hutan Aceh Tenggara secara illegal yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, sehingga mengakibatkan wilayah tersebut sering mengalami banjir.

“Bencana demi bencana yang terjadi seperti banjir yang beberapa hari terakhir memporak-porandakan Aceh Tenggara jelas mengindikasikan telah terjadi degradasi dan deforestasi hutan di sana,” kata Zulfikar yang juga Dosen Konservasi Lingkungan Universitas Serambi Mekkah itu.

Selain itu, sambung dia, berbagai aktivitas seperti illegal logging, konsesi tambang, perkebunan sawit serta pembangunan jalan di dalam kawasan hutan tanpa memperhatikan aspek-aspek pelestarian lingkungan memang terus terjadi. Sehingga, kerusakan hutan akibat berbagai aktivitas tersebut tentunya telah mengakibatkan menurunnya daya dukung hutan sebagai fungsi penyangga kehidupan.

Zulfikar memprediksikan, jika pemerintah pusat membiarkan aktivitas illegal loging secara terus menerus di Kabupaten Aceh Tenggara, maka sebenarnya kondisi hutan telah berada di ambang kritis dan dapat dipastikan bencana pasti akan terus berlangsung tanpa bisa diprediksi.

“Sudah seharusnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh duduk bersama mencari solusi untuk mengurangi berbagai kasus kerusakan hutan di Aceh, termasuk di Kabupaten Aceh Tenggara perlu ada konsistensi dan tingkat sensitivitas yang tinggi untuk melindungi hutan dan lingkungan dari kerusakan,” kata Zulfikar.

Pemerhati lingkungan Aceh itu menyarankan berbagai kebijakan yang ada seharusnya berjalan dengan baik dan tidak jalan di tempat. Sebut saja Program Andalan Pemerintah Aceh saat ini adalah Aceh Green. Kebijakan ini seharusnya segera dijalankan.

“Pemerintah Aceh perlu segera memerintahkan Bappeda Aceh dan Dinas LHK Aceh sebagai SKPA kunci utama untuk segera membentuk gugus tugas Implementasi Aceh Green itu. Libatkan seluruh stakeholders yang ada sebagai pendukung. Tidak mungkin pemerintah bisa jalan sendiri,”katanya

Kemudian, lanjutnya, kabarkan juga point-point yang sudah dirumuskan agar menjadi tindakan nyata di lapangan. Selain itu, kata Zulfikar, perlu juga ada tindakan tegas bagi seluruh pelaku kejahatan lingkungan. Siapapun yang terbukti bersalah seharusnya dihukum sesuai aturan berlaku.

“Segera tinjau seluruh perizinan yang ada dan tidak melakukan prosedur pengelolaan sesuai aturan yang berlaku. Memang kasat mata kita lihat bahwa berbagai kasus lingkungan dan kehutanan yang terjadi di Aceh didasarkan pada buruknya tata kelola yang berdampak signifikan pada terganggunya ekosistem hutan dan fungsinya,” tuturnya.

Oleh karena itu, lanjutnya sudah saatnya seluruh regulasi dan kebijakan yang sudah ada dijalankan, termasuk segera selesaikan Rencana Tata Ruang Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan percepatan proses peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh dengan memasukkan KEL sebagai wilayah utama yang perlu selalu dilindungi dari kerusakan dan menjaga keberlanjutan sumber-suber kehidupan rakyat Aceh.

Beri Komentar
Loading...

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. TerimaSelengkapnya