Harian Aceh Indonesia
HARIANACEH.co.id

Kasus Hasan Basri, Majelis Hakim Tolak Eksepsi PNA Sabang

Kota Sabang – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sabang, menolak eksepsi tergugat 1 yaitu DPW Partai Nanggroe Aceh (PNA) Sabang, pada sidang yang beragendakan pembacaan putusan sela di PN setempat, Rabu (9/1/2019).

Seperti diketahui, anggota DPRK Sabang Hasan Basri melalui kuasa hukumnya mengugat DPP dan DPW Partai Nangroe Aceh Kota Sabang atas Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap dia sesuai surat DPW PNA Kota Sabang 12 November 2018.

Majelis Hakim PN Sabang, diketuai Zulfikar di dampingi hakim anggota Syihabuddin, SH. MH dan Junita mengatakan, terkait eksepsi tergugat I (DPW PNA Sabang), pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa partai politik adalah tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak.

Dalam pertimbangan hukumnya, yaitu untuk mengetahui apakah Partai Nasional Aceh dengan Partai Nanggroe Aceh adalah partai yang sama atau berbeda. Dan apakah partai tersebut telah ada Mahkamah Partai atau belum, serta apakah perkara Aquo telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai atau belum.

“Hal tersebut baru dapat diketahui setelah memeriksa pokok perkara, maka untuk itu majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh tergugat,” jelas majelis hakim.

Sementara itu, Muzakar SH,I, Kuasa Hukum Penggugat meminta, agar semua pihak yang terkait proses PAW untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Sabang.

“Dan tidak melakukan tindakan apapun terkait PAW tersebut yang sekarang sedang diproses di kantor Gubernur. Maka kepada Plt. Gubernur Aceh kami meminta untuk tidak menindak lanjuti proses PAW klien kami sampai ada putusan pengadilan yang bekekuatan hukum tetap, yang menyatakan sah atau tidak PAW tersebut,” imbuh Muzakar kepada HARIANACEH.co.id melalui pesan WhatApps.

Pengacara Hasan Basri, Muzakar Ibrahim, SHI
Pengacara Hasan Basri, Muzakar Ibrahim, SHI. FOTO/HAI/Istimewa

Disebutkan, hal itu mengingat kliennya yakni Hasan Basri anggota DPRK Sabang di-PAW oleh partai lain, bukan partai pengusungnya.

“Karena Hasan Basri terpilih sebagai DPRK Sabang naik dari Partai Nasional Aceh, sementera yang PAW adalah partai yang berbeda, yaitu Partai Nanggroe Aceh, sekali lagi kami minta kepada Plt. Gubernur untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan di PN Sabang, sehingga tidak terjadi persoalan hukum di kemudian hari,” demikian Muzakar.[]

Beri Komentar
Loading...

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. TerimaSelengkapnya