Harian Aceh Indonesia
HARIANACEH.co.id

Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa di Peureupok Dituding Bermasalah, Ini Jawaban Keuchik

Lhoksukon – Warga Gampong Peureupok, Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara, menduga pengelolaan dana desa di gampong setempat sarat masalah. Mereka berharap dugaan tersebut dapat ditangani pihak terkait.

Beberapa dugaan yang dituding di antaranya adalah pembangunan bak penampungan air, pembukaan jalan baru, pembangunan jalan, kemudian tidak membayar sisa gaji pekerja dan termasuk tidak transparan.

“Pengelolaan dana desa di kampung kami tidak transparan, jarang ada digelar rapat mengenai dana ini di meunasah (surau),” kata TM Jafar, warga setempat, yang dibenarkan Muhammad Asnawi dan Muzahit saat bertemu HARIANACEH.co.id di Lhoksukon, Senin (7/1).

Jafar dan warga tadi menjelaskan, kasus pembangunan bak penampungan air atau pemanfaatan pompa air yang dibangun pada 2017 itu, tidak kunjung bisa dimanfaatkan oleh petani sehingga terkesan mumbazir.

“Kalau saya tidak keliru anggarannya Rp45 juta lebih untuk pembangunan itu. Tetapi hingga kini belum selesai, padahal petani sangat membutuhkannya,” jelas Jafar.

Kemudian dugaan lainnya mengenai pembukaan jalan baru di Dusun Tanjong Lipat dengan panjang sekitar 250 meter. Warga menuding jalan yang dibangun pada 2017 itu ada penimbunan dengan tanah bercampur batu sehingga jalannya tidak licin. Tetapi yang terjadi hanya sekadar pembukaan saja.

Selanjutnya mengenai pembangunan jalan pada 2018 di Dusun Keude. Jalan itu diduga dibangun asal jadi sehingga kondisinya tidak bagus. Saat ini juga sudah mulai rusak dan sulit dilintasi kendaraan.

“Kalau soal jalan di Dusun Keude, kami tidak tahu persis berapa anggarannya. Karena tidak ada papan informasi mengenai dana desa atau APB Gampong untuk tahun 2018 yang dipasang di meunasah,” sebut mereka.

Pembangunan bak penampungan air
Pembangunan bak penampungan air atau pemanfaatan pompa air menggunakan Dana Desa Gampong Peureupok. FOTO/HAI/Istimewa

Mereka menjelaskan, pengelolaan dana desa di Peurupok diyakini hanya diketahui oleh orang tertentu saja, sehingga masyarakat tidak mengetahui persis berapa sebenarnya dana yang masuk setiap tahunnya dan dipergunakan untuk apa saja.

Karena jarang ada rapat untuk pembahasan dana desa ini, maka pihaknya mencurigai bahwa pengelolaan dana desa di gampong setempat diduga sarat akan masalah.

Selain itu ada juga permasalahan mengenai sisa gaji pekerja atau tukang yang membangun pembangunan lapangan voli. Dijelaskan, total upah sekitar Rp28 juta lebih, namun yang sudah diambil Rp9,5 juta. Artinya ada tersisa Rp18, 5 juta belum dilunasi.

Ridwan Nurdin, tukang las pengerjaan lapangan voli ini membenarkan masih ada tersisa gajinya sekitar Rp18,5 juta lagi, dan para pengelola pembangunan itu disebut tidak akan membayarnya lagi.

“Saya bekerja bagian las tiang, baik tiang di dalam maupun tiang untuk dinding lapangan voli. Saya tidak memborong pekerjaan ini, tetapi diupah per inci setiap tiang yang kami las. Jadi totalnya mencapai Rp28 juta lebih. Saya tidak sendiri, ada anak buah lagi,” katanya.

Ridwan mengatakan, pengerjaan itu dikerjakan bersama anak buahnya pada November 2018. Pihaknya berharap agar upah tersebut segera dilunasi, karena harus dibayar untuk anak buah yang tersisa dan utang lainnya.

Sementara Jafar juga menambahkan, bahwa di gampongnya masih ada beberapa persoalan lain yang dicurigai sarat akan permasalahan. Mereka berharap kasus ini dapat ditangani pihak terkait hingga selesai agar tidak terjadi kecurigaan, sehingga tidak terjadi perpecahan di kalangan warga.

Keuchik (Kepala desa) Peureupok, Abdullah, dihubungi Selasa (8/1), membenarkan adanya mis komunikasi mengenai pembangunan lapangan voli, khusus pada bagian upah tukang las.

“Awalnya pengerjaan las tiang ini dikerjakan tukang lain dengan upah borong sekitar Rp 6 juta hingga selesai dan sudah mulai dikerjakan, termasuk sudah diambil uang pinjaman Rp 1 juta,” kata Abdullah.

Karena mengingat ada tukang las di gampong setempat, dan juga bisa dikerjakan oleh beberapa warga lainnya. Maka pengerjaan itu diambil alih. Menurutnya, pekerja awalnya meminta borong Rp 8 juta hingga selesai.

Karena dinilai mahal, maka pihaknya mengupah secara per inci saja. Tetapi saat penagihan, ternyata angkanya jauh melebihi target, sehingga tidak sanggup dibayar. Dia juga menyebut, antara pihaknya dengan tukang tidak ada kesepakatan secara tertulis.

“Saya pernah menawar untuk membayar Rp15 juta, tetapi mereka menolak hingga kasus ini naik ke meunasah (Menggelar Musyawarah). Pekerja juga telah mengambil sedikit pinjaman,” jelasnya.

Abdullah mengatakan, pihaknya tidak sanggup membayar upah yang sudah melewati batas yang ditentukan dalam RAB dengan jumlah Rp11 juta. Karena menurutnya, sistem menghitung upah yang dilakukan tukang tersebut tidak sesuai.

Dia menyebut, pembangunan lapangan voli ini menghabiskan anggaran sekitar Rp86 juta. Anggarannya dari dana desa tahun 2017 dan dikerjakan pada 2018.

Saat ditanyai mengenai pembukaan jalan baru, pembangunan bak penampung air yang belum berfungsi dan termasuk jalan yang dibangun pada 2018 yang diduga asal jadi, Abdullah tidak mau berkomentar banyak.

“Yang bilang soal itu siapa, saya akan menjawab selama yang melaporkan ini saya ketahui identitasnya. Coba diperiksa identitas pelapor itu siapa. Kalau sudah, maka saya baru menjawab semua ini,” jelasnya.

Meski demikian, Abudullah menjawab singkat soal tudingan warga mengenai pembangunan jalan pada 2018. Menurutnya, jalan itu dikerjakan saat musim hujan sehingga terkesan asal jadi.[]

Beri Komentar
Loading...

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. TerimaSelengkapnya