Banda Aceh – Menyikapi kerusuhan yang terus terjadi di beberapa Lembaga Pemasyarakatan (LP) di Aceh, Komisi I DPRA berencana akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) dalam waktu dekat ini untuk menemukan solusi terkait kerusuhan tersebut.
“Jadi Komisi I menyikapi tentang kerusuhan yang terjadi di beberapa LP di Aceh, baik LP Lambaro, LP Sigli, dan LP Lhoksukon, ini menandakan ada sesuatu yang janggal terhadap keluarga binaan, yang terjadi di LP tersebut,” kata Ketua Komisi I DPRA Azhari Cage, saat ditemui aceHTrend di ruangannya, Selasa (18/6/2019).
Seharusnya, lanjut Azhari, warga binaan yang ditempatkan di LP tersebut bisa dibina. Namun dengan adanya kejadian yang sama di banyak LP, akan dicari tahu apakah terjadi kesalahan sistem atau kesalahan prosedur.
“Maka dalam hal ini kita akan mengingatkan Kemenkumham yang ada di Aceh, supaya benar-benar memperhatikan kasus di LP yang selama ini terjadi di Aceh. Apakah perlu ditingkatkan standar pengawasan, ataupun pendekatan manusiawi terhadap warga binaan tersebut, agar benar-benar bisa dibina dengan baik dan setelah dikembalikan ke masyarakat, mereka bisa menjadi orang baik, serta kasus kejahatan yang mereka lakukan tidak terulang lagi,” kata Azhari.
Komisi I DPRA kata dia telah merencanakan untuk melakukan kunjungan atau sidak ke LP Lambaro, LP Sigli, dan LP Lhoksukon.
“Setelah itu akan kita pelajari kembali dan kita evaluasi. Hasilnya berupa masukan akan kita berikan kepada Kemenkumham Aceh untuk ditindak lanjuti,” sebutnya.
Menurutnya, kerusuhan di LP tidak terjadi pada satu tempat, tapi sudah berantai hingga ke beberapa tempat di Aceh, sehingga nanti akan dikaji dulu permasalahannya. Setelah itu baru dapat disimpulkan apa persoalannya hingga berujung kerusuhan. Berdasarkan hasil kajian tersebut Komisi I DPRA akan melakukan rapat dengan Kemenkumham Aceh.
“Jadwal rapat akan kita tentukan setelah turun ke lapangan dan kita harapkan pertemuan dengan pihak Kemenkumhan nantinya bisa memberikan solusi terhadap pelayanan, fasilitas, terhadap pendekatan manusiawi, dan lainnya yang dianggap perlu akan kita sampaikan kepada Kemenkumham nantinya,” kata Azhari.[]
Sumber: AcehTrend
KOMENTAR