Honda mengumumkan pengunduran diri anggota direksi Jonfis Fandy atas kemauan sendiri
JAKARTA — PT Honda Prospect Motor (HPM) mengumumkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) , Selasa (6/). Perusahaan menginformasikan perubahan struktur organisasi pada Dewan Direksi PT HPM yaitu pengunduran diri salah satu anggota Direksi PT HPM Jonfis Fandy.
Sebelumnya Jonfis Fandy selaku direktur yang membawahi pemasaran dan layanan purna jual (3S: penjualan, suku cadang, dan layanan) dan IT (teknologi informasi) telah mengajukan permohonan pengunduran diri kepada pemegang saham (shareholders) perusahaan atas kemauan sendiri.
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Anggaran Dasar Perusahaan, maka pengunduran diri tersebut mendapatkan persetujuan dalam RUPS pada 6 Agustus 2019 dan telah membebas tugaskan segala tugas dan tanggung jawabnya. Terhitung sejak selesai dilaksanakannya RUPS pada 6 Agustus 2019, maka perusahaan telah mengangkat anggota direksi baru.
Distribusi tugas dan tanggung jawab di area Pemasaran dan Layanan Purna Jual (3S) dan IT yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Jonfis Fandy, menjadi sebagai berikut, pertama, Takayuki Uotani, sebelumnya sebagai Direktur yang bertanggung jawab atas Perencanaan Bisnis dan Produk menjadi Direktur yang bertanggung jawab dalam Perencanaan Produk dan Penjualan dan Pemasaran. Kedua, Nobuyoshi Noda yang sebelumnya sebagai Direktur yang membidangi Keuangan dan Akuntansi menjadi Direktur yang membidangi Keuangan dan Akuntansi dan IT. Ketiga, Yusak Billy selaku Direktur yang bertanggung jawab atas Inovasi Bisnis dan Penjualan dan Pemasaran.
Untuk area Layanan Purna Jual, jajaran direksi mengangkat seorang Kenichi Tanaka yang bertanggung jawab pada area Operasi Pertama Setelah Penjualan Pelanggan. Dengan adanya perubahan anggota direksi perusahaan, PT HPM dapat meningkatkan daya saing baik pada pasar domestik maupun internasional, agar selalu dapat memberikan pelayanan terbaik demi kepuasan pelanggan. Demikian PT HPM menginformasikan tentang perubahan anggota direksi perusahaan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Sumber: Republika
KOMENTAR