Rabu, 19 Februari 2020
Rabu, 19 Februari 2020

Menakar Ending Akhir Kasus Erli Hasyim

Simeulue– Kurang lebih tiga pekan sudah kasus dugaan amoral yang melibatkan bupati Simeulue Erli Hasyim tak terdengar. Apa hasilnya dan bagaiman endingnya ?.

Boleh jadi, pertanyaan itu yang bernaung di benak publik saat ini. Pasalnya, perbuatan Erli Hasyim dalam video mesra dengan seorang wanita yang beredar dimedia sosial diduga bukan istrinya, telah berlabuh diranah hukum.
Erli Hasyim dilaporkan warga setempat, karena dinilai melakukan perbuatan tercela.

“Sebagai pejabat, ia (Erli Hasyim) harusnya tak pantas berbuat tercela begitu, apalagi video amoralnya dikomsusmsi khalayak ramai bahkan menjadi gunjingan dimana-mana. Gara gara ini nama baik Simeulue dirugikan. Jadi, kita laporkan kasusnya ke Mahkamah Agung dan Dinas Syariat Islam Aceh. Harapan kita, MA dan Dinas Syariat Islam Aceh, serius menanggapi persoalan ini. Demi tegaknya hukum dan keadilan.” Ujar Kadri Amin.9/10/19.

Lanjut Kadri, dirunut dari bukti (Video) dan fakta (pengakuan Erli Hasyim), bukan tak mungkin kasus yang membelitnya jadi petaka. Konswekensinya, sangsi pecat dan hukuman cambuk siap menanti jika ia terbukti bersalah.

BACAAN LAINNYA

“ Video amoral Erli Erli Hasyim bukanlah isu belaka atau hoak. Dalam keterangan persnya, ia sendiri sudah mengaku sebagai pemilik video. Jadi saya pikir semuanya sudah terang. Ending akhir, tinggal domain penegak hukum. Kita tunggu, “pungkasnya.

Seperti diketahui, penghujung juli 2019, masyrakat Simeulue tumpa ruah turun kejalan. Masa yang menamakan diri Gerakan Anti Pejabat Amoral (GEMPAR) melakukan demo karena kecewa terhadap bupati Erli Hasim.
Bagaima tidak, video kesan tak senonoh orang nomor satu di Simeulue itu terkuak dan viral.

“ Memalukan dan mencoreng nama baik Simeulue”. Begitu sala satu subtansi ucapan pendemo saat menggelar unjuk rasa didepan kantor DPRK setempat.

Itu sebabnya, GEMPAR mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue memakzulkan Erli Hasyim dari jabatan bupati, termasuk penegakan hukum syariat tentang Jinayat. Artinya, tuntutan cambuk juga diberlakukan ke sang bupati.

Nah, Menindaklanjuti persoalan ini, DPRK Simeulue periode 2014-2019 akhirnya membentuk tim pansus. Kurang lebih sebanyak 15 dari 20 orang dikukuh dalam Surat Keputusan (SK), lembaga dewan Simeulue. Hasilnya, pansus mengusulkan pemakzulan Erli Hasyim ke pimpinan dewan.

“ Berdasarkan hasil investigasi pansus, terkat video amoral yang diduga melibatkan bupati Simeulue, serta adanya desakan publik. Kami (Pansus) meminta pimpinan DPRK segera menindaklanjuti pemberhetian atau pemakzulan bupati Simeulue yang diduga telah melakukan perbuatan tercela sesuai UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah untuk diteruskan ke Mahkamah Agung. “ Ujar ketua Pansus Irawan Rudiono dalam Rapat Paripurna.

Lalu, laporan ketua pansus lantas diterimah ketua DPRK Simeulue, saat itu dijabat Murniati.

Selaku pimpinan, ia pun menanyai anggota dewan yang hadir dalam sidang paripurna. “ Apakah saudara – saudara setuju ?, tanya Murniati. Pertanyaan tadi serentak disahuti anggota sidang dengan ucapan ‘ Setuju’.

Loading...

BERITA LAINNYA

Selanjutnya

KOMENTAR

jasa seo terbaikcheap smm panelTraffic Bot