Rabu, 19 Februari 2020
Rabu, 19 Februari 2020

Jokowi Tegaskan Tak Ada Skema Pinjaman dalam Pembangunan Ibu Kota Baru

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tak ada skema pinjaman dalam pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Ia menjelaskan, pemerintah nantinya akan menggunakan skema investasi dan kerja sama, bukan pinjaman dalam pembangunan ibu kota itu.

“Yang kita tawarkan satu, tidak pinjaman. Kedua, tidak ada government guarantee, tidak ada. Jadi semuanya kerja sama,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Kepala Negara telah mengundang tiga tokoh internasional sebagai dewan pengarah pembangunan ibu kota baru. Ketiganya adalah Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, CEO SoftBank Masayoshi Son, dan mantan perdana menteri Inggris Tony Blair.

Ia pun menerangkan bahwa dewan pengarah tersebut merupakan figur-figur yang memiliki reputasi baik di dunia internasional.

BACAAN LAINNYA

“Karena saya melihat beliau-beliau ini, Syekh Mohamad Bin Zayed Al Nahyan, Masayoshi Son, kemudian Tony Blair, ini adalah person-person yang memiliki reputasi yang baik di dunia internasional. Nantinya memang kitalah yang menyelesaikan operasional persoalan-persoalan yang ada di lapangan,” jelas Presiden.

Selain itu, pemilihan tokoh-tokoh tersebut juga diharapkan bisa membangun kepercayaan dari dunia internasional. Dengan terbangunnya kepercayaan, kata Presiden, maka akan memudahkan bagi Indonesia untuk melakukan berbagai kerja sama.

“Kerja sama KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha), PPP (public private partnership), dan kerja sama yang lainnya yang akan segera kawasan ini bisa segera diselesaikan. Jadi arahnya ke sana,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait bentuk pemerintahan ibu kota baru nantinya, Presiden menyebut kemungkinan besar masih berada di bawah Provinsi Kalimantan Timur. Namun, lanjutnya, hal tersebut masih bisa berubah dalam pembahasan di DPR.

“Yang paling penting, kemarin saya titip ke Bappenas yang menyiapkan ini, ada fleksibilitas organisasi sehingga ada kecepatan di situ. Artinya, tidak seperti organisasi-organisasi yang sudah ada seperti sekarang ini. Artinya, kota itu adalah wilayah administratif,” paparnya.

Jokowi memastikan pemerintah belum memutuskan siapa yang akan memimpin Badan Otorita Ibu Kota (BOI). Meski demikian, lanjut dia, beberapa usulan kandidat sudah masuk kepada dirinya.

“Belum, ini kelas berat. Harus kelas berat karena menyangkut ngerti masalah keuangan, utamanya keuangan global, tapi ngerti juga mengenai urban planning, mengenai tata kota, dan memiliki jaringan internasional,” tuturnya.

Sumber: Okezone

Loading...

BERITA LAINNYA

Selanjutnya

KOMENTAR

jasa seo terbaikcheap smm panelTraffic Bot