Jumat, 15 Januari 2021
  • Login
Harian Aceh Indonesia®
  • HOME
  • IN-DEPTH
  • ACEH
  • NASIONAL
    • HUKUM
    • POLITIK
    • PERISTIWA
    • SOROTAN PUBLIK
  • DUNIA
  • EKONOMI
  • EDUKASI
    • LITERASI
  • ISLAM
  • OPINI
  • LIFESTYLE
  • LINGKUNGAN
  • SEJARAH
  • OTO
  • HIBURAN
  • SEPAK BOLA
    • BOLA NASIONAL
    • LIGA INGGRIS
    • LIGA ITALIA
    • LIGA SPANYOL
  • TEKNO
    • APLIKASI
    • GADGET
    • INTERNET
  • FOTO
  • VIDEO
  • CEK FAKTA
No Result
View All Result
Harian Aceh Indonesia®
Jumat, 15 Januari 2021
No Result
View All Result
Harian Aceh Indonesia®
No Result
View All Result

Rasisme Terhadap Orang Papua akan Diangkat ke PBB

Redaksi HAI Redaksi HAI
07/06/2020
in IN-DEPTH
0
55
SHARES
245
VIEWS
Sebar ke FacebookSebar ke Twitter
Sponsored by VoA Indonesia

Print Friendly, PDF & Email

Berbagai kekerasan dan rasisme terhadap orang Papua akan diangkat ke sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bulan Juni ini. Organisasi masyarakat sipil berharap, berbagai pelanggaran HAM itu bisa dihapuskan.

BAGI mahasiswa Papua, Joice Etulding Eropdana, rasisme sudah menjadi makanan sehari-hari. Mulai dari tatapan sinis sampai cemooh merendahkan.

“Tidak hanya dari ucapan-ucapan yang membawa isi kebun binatang dan lain sebagainya, tatapan sinis pun itu selalu kami alami. Dan itu jadi sesuatu yang membekas, selalu dialami mahasiswa Papua yang bersekolah di luar Papua,” jelas mahasiswi yang berkuliah di Bali ini.

Dalam diskusi ‘Papuan Lives Matter’ (Nyawa Orang Papua itu Penting), Jumat (5/6) siang, Joice mencontohkan kasus rasisme di Surabaya pada 2019 lalu. Saat itu, sejumlah mahasiswa di asrama mahasiswa Papua mendapatkan ujaran merendahkan. Namun mereka dituding sebagai pembuat onar.

Seorang mahasiswa Papua dengan wajah dicat bendera "Bintang Kejora" meneriakkan slogan-slogan dalam unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan di Jakarta, 28 Agustus 2019. FOTO/AP
Seorang mahasiswa Papua dengan wajah dicat bendera “Bintang Kejora” meneriakkan slogan-slogan dalam unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan di Jakarta, 28 Agustus 2019. FOTO/AP

“Padahal yang mengeluarkan ujaran rasial, ujaran kebencian itu adalah orang-orang di Surabaya. Ada ormas dan ada pihak dari kepolisian yang merupakan institusi negara ada di situ, dan mereka yang mengeluarkan ujaran rasial,” tegasnya lagi.

Menurut Joice, orang Papua Hanya ingin menyuarakan berbagai pelanggaran di Bumi Cenderawasih.

loading...

“Tentang kekerasan di Papua, pelanggaran HAM di Papua. Saat kami ingin memberikan pendapat di ruang publik, itu kami direpresi oleh aparat. Dan berbagai ujaran rasial itu selalu kami terima, itu bukan hal yang satu dua kali kami alami, tapi sering kami alami,” tambahnya.

Hukum Indonesia Dinilai Tebang Pilih

Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham) Papua menyatakan, hukum berlaku lebih tajam kepada orang Papua. Yuliana Yabansabra dari Elsham Papua mengatakan, dalam kejadian di Surabaya, pelaku ujaran kebencian hanya dihukum 7 bulan.

“Tri Susanti itu mendapat hukuman hanya tujuh bulan. Dia tuntutannya itu 12 bulan, putusannya tujuh bulan. Itu sangat tidak adil,” tambahnya.

Sementara mahasiwa Papua yang berdemonstrasi mengutuk ujaran rasisme itu dihukum lebih berat, ujar Tigor Hutapea dari Pusaka Foundation.

“Aktivis-aktivis yang melakukan kebebasan berekspresi kebebasan berpendapat itu harus menghadapi pidana 8-9 bulan penjara. Mereka yang melakukan kebebasan ekspresi dan berorganisasi, itu dituntut lebih berat. Karena membentuk organisasi dan dijadikan wadah berpendapat mereka, ini hukumannya lebih berat, 5-17 tahun penjara,” terangnya dalam kesempatan yang sama.

Tigor menambahkan, di balik rasisme kepada orang Papua, ada banyak pelanggaran hak asasi manusia yang tak kunjung tuntas. Kasus-kasus ini antara lain Pelanggaran HAM Wasior 2001, Wamena 2003,Paniai 2014, dan Nduga 2018. Selain itu ada pula kriminalisasi kepada pembela HAM dan jurnalis yang mengangkat masalah di Papua.

 

Mahasiswa Papua menggelar demo di Yogyakarta menolak tim bentukan Menko Polhukam. FOTO/VOA/Nurhadi
Mahasiswa Papua menggelar demo di Yogyakarta menolak tim bentukan Menko Polhukam. FOTO/VOA/Nurhadi

“Dari impunitas-impunitas terhadap pelanggaran-pelanggaran tadi, tidak ditegakkannya, dihukumnya, atau dituntutnya pelaku-pelaku pelanggar HAM, ini menyebabkan adanya disparitas penegakan hukum,” pungkasnya.

Diangkat ke PBB

Amnesty International Indonesia akan mengangkat berbagai pelanggaran HAM dan rasisme itu ke PBB. Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan pihaknya memasukkan laporan kepada Komite Hak Sipil dan Politik PBB yang akan menggelar sidang ke-129 pada bulan Juni hingga Juli ini.

“Ini adalah laporan berkala yang biasanya masuk dalam tahap penyusunan daftar-daftar masalah yang akan dibahas di dalam sesi mereka,” egas Usman dalam konferensi pers tersebut.

Di dalam laporan bertajuk “Civil and Political Rights: Violations in Papua and West Papua” itu, Amnesty mengajukan 5 pelanggaran utama.

Kasus-kasus ini adalah pembunuhan di luar proses hukum terhadap puluhan orang Papua, pemberangusan atas kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat, penahanan terhadap tahanan politik, pemberangusan kemerdekaan pers di Papua serta pemblokiran internet, serta lambannya penanganan ribuan pengungsi di Nduga.

Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia. FOTO/Courtesy
Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia. FOTO/Courtesy

“Karena mereka (orang Papua) sudah begitu lama mengalami pelanggaran HAM termasuk rasisme yang sistemik, yang saya kira kita perjuangkan agar itu dihapuskan,” tandasnya.

Konferensi Pers Diganggu

Konferensi pers virtual tersebut diganggu oleh teror telepon dan Zoom-bombing. Beberapa kali, para pembicara ditelepon terus menerus oleh nomor luar negeri yang tidak dikenal. Selain itu, muncul pula suara-suara berbahasa asing yang mengganggu para pembicara.

Menanggapi gangguan tersebut, Yuliana mengatakan ada pihak yang ingin menutup-nutupi pelanggaran di Papua.

“Mereka tidak mau kita bicara, mereka tidak mau kita menyampaikan apa yang betul-betul terjadi di Papua,” kata dia lagi. [rt/ft]

Sumber: Voa Indonesia

Tags: BeritaHak Asasi ManusiahamIndonesiaNewspapuapbbPelanggaran HAMperserikatan bangsa bangsarasisme
Share52Tweet1PinSend

Sebelumnya

YKLI Terima Banyak Pengaduan Lonjakan Tagihan Listrik

Selanjutnya

10 Film dengan Kisah Persahabatan Paling Ikonik

BACAAN LAINNYA

Chandra Lie mengawali bisnis penerbangannya dengan hanya berbekal satu unit Boeing 737-200 pada tahun 2003 silam. FOTO/Net

Rekam Jejak Sriwijaya Air, Pemilik hingga Sejarah Berdirinya

12/01/2021 - 21:14 WIB
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Salahuddin Uno menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf). FOTO/Republika

Dulu Sandiaga Uno Getol Harus Jadi Oposisi, Kini Jadi Menteri

22/12/2020 - 18:13 WIB
CCTV Selalu Aktif, Tidak Ada yang Mencurigakan di Sini

CCTV Selalu Aktif, Tidak Ada yang Mencurigakan di Sini

08/12/2020 - 01:07 WIB
Ketika Kiai dan Santri Takeran Diculik PKI, Pura-pura Ajak Berunding. FOTO/Net

Ketika Kiai dan Santri Takeran Diculik PKI, Pura-pura Ajak Berunding Lalu Dibunuh

22/11/2020 - 21:31 WIB
Masyarakat menyalakan lilin tanda berduka di pintu masuk gereja Basilika Notre Dame, Nice, Prancis, Kamis (29/10), menyusul teror di kota tersebut. Tiga orang meninggal akibat serangan di gereja. Insiden ini terjadi kurang dari sebulan setelah pemenggalan guru sekolah Prancis. FOTO/AP

Teror di Nice, Wujud Konflik Islam dan Barat Liberal

30/10/2020 - 11:20 WIB
Ilustrasi seorang anak di bawah umur mengalami kekerasan dan pencabulan. FOTO/Istimewa

Mengidentifikasi Fenomena Pencabulan Anak

24/10/2020 - 03:52 WIB
Para anggota serikat buruh memprotes pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, di Kawasan Industri Jakarta Timur, di Bekasi, Senin, 5 Oktober 2020. FOTO/Antara Foto/Fakhri Hermansyah/via Reuters

Buruh Tuntut DPR Kaji Ulang UU Cipta Kerja

21/10/2020 - 18:16 WIB
Ilustrasi sosok dan tokoh serta aktor dibalik pengesahan Omnibus Law. FOTO/Alenia

JATAM: 12 Aktor Intelektual Dibalik Pengesahan Omnibus Law

11/10/2020 - 07:00 WIB
Sejumlah tokoh menyikapi keputusan penyelenggaraan Pilkada serentak 9 Desember mendatang dengan menyatakan akan golput atau menggelar aksi menentang pilkada. Inikah cikal bakal pembangkangan publik di tanah air?. FOTO/VOA/Ahadian Utama

Suara Rakyat Diabaikan, Pilkada Bakal Tuai Golput?

11/10/2020 - 01:24 WIB
Virus Tak Punya Paspor, Tak Masalah Vaksin Impor

Virus Tak Punya Paspor, Tak Masalah Vaksin Impor

05/08/2020 - 17:20 WIB
Load More
  • Tentang Kami
  • Kebijakan Privacy
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
  • Hak Jawab Dan Koreksi Berita
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan
  • Ketentuan Khusus
  • Menulis di HAI
  • Sitemap
  • Cookie
Aplikasi Android Harian Aceh Indonesia

© 2014 - 2021 - PT. Harian Aceh Indonesia. Made with in Indonesia

No Result
View All Result
  • HOME
  • IN-DEPTH
  • ACEH
  • NASIONAL
    • HUKUM
    • POLITIK
    • PERISTIWA
    • SOROTAN PUBLIK
  • INTERNASIONAL
  • EKONOMI
  • EDUKASI
    • LITERASI
  • LINGKUNGAN
  • ISLAM
  • OPINI
  • SEJARAH
  • LIFESTYLE
  • KOMUNITAS
  • HIBURAN
  • OLAHRAGA
  • SEPAKBOLA
    • BOLA NASIONAL
    • LIGA ITALIA
    • LIGA INGGRIS
    • LIGA SPANYOL
  • OTOMOTIF
  • TEKNOLOGI
    • APLIKASI
    • GADGET
    • INTERNET
  • FOTO
  • VIDEO
  • CEK FAKTA
  • LOWONGAN KERJA
  • Login

© 2014 - 2021 - PT. Harian Aceh Indonesia. Made with in Indonesia

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

*By registering into our website, you agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.
All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.