CEKFAKTA
Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mantap akan kembali mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total.
Kebijakan itu diambil mengingat kasus dan angka kematian Covid-19 di ibukota semakin hari semakin bertambah.
Pemberlakuan PSBB di Jakarta akan dimulai pada Senin, 14 September 2020 mendatang.
Kebijakan yang diambil Anies Baswedan ini tidak lagi mendapat intervesi dari pemerintah pusat, seperti sebelumya yang pernah terjadi di awal pandemi Covid-19.
Namun sisi lain, kemarin, Presiden Joko Widodo mendorong agar daerah lebih mengedepankan untuk pembatasan secara mikro dan lingkup komunitas kecil, bukan PSBB lagi.
Pembatasan secara mikro dan lingkup komunitas kecil, misalnya di lingkungan RT, RW atau desa.
Menurut Kepale Negara, ini lebih efektif karena tidak semua wilayah dalam satu kabupaten/kota atau provinsi itu semua zona merah, sebab ada zona hijau.
Sikap Anies dan Jokowi yang dinilai tidak satu suara ini membuat publik bertanya-tanya.
Apakah tidak ada komunikasi antara pusat dengan daerah? Atau tidak ada kajian yang komprehensif menanganai Covid-19 setelah gagal menjalankan new normal/adaptasi baru, khususnya di ibukota?
Karena belum atau tidak ada jawaban ke publik, lalu muncul asumsi liar di masyarakat. Pusat dan daerah dinilai tidak kompak atasi corona.
Ada juga yang menilai, pusat gengsi mengadopsi saran daerah termasuk dari pihak luar pemerintah.
Pemerintah pusat jangan emoh dan terkesan gengsi. Dalam situasi darurat saat ini, dibutuhkan kepemimpinan yang berani ambil risiko.
Memang memalukan jika alasannya adalah gengsi-gengsian.
Apalagi pada pekan lalu, Jokowi sudah siuman. Tekan politisi PDIP itu, penaganan corona harus lebih mengutamakan kesehatan dibanding ekonomi.
Harusnya, semua pihak menurunkan ego masing-masing, lalu bekerjasama mengatasi penyebaran virus corona, termasuk dampaknya, ekonomi dan sosial.
Jokowi dan Anies bukan berlawanan. Mereka adalah sahabat dan tim dalam menyelematkan rakyat. Artinya, harus satu suara dan langkah melawan corona.
Dikhawatirkan, kalau pusat dan daerah kerap bertabrakan sepert ini, pemerintah akan kehilangan kepercayaan.
Dan yang pasti, rakyat yang rugi. []
KOMENTAR