CEK FAKTA
Jakarta – Wiku Adisasmito selaku Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, memastikan bahwa keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total di DKI Jakarta sebagai langkah yang tepat, berbeda dengan ucapan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Dilansir dari situs ANTARA, menurutnya, hal tersebut merupakan langkah yang tepat untuk menekan angka kematian dan mencegah meluasnya penularan Covid-19 di Ibu Kota.
Dalam Konferensi Pers Virtual di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 10 September 2020, Wiku Adisasmito menyampaikan bahwa PSBB total merupakan respons dari status kedaruratan kesehatan masyarakat yang tinggal di Jakarta.
Dia mengatakan selama lima minggu terakhir, hampir seluruh wilayah di Jakarta masih berada dalam zona merah. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan kembali PSBB total.
Bahkan bila perlu, ditambah pemberlakuan PSBB berskala mikro guna semakin menekan penularan Covid-19 yang tengah meluas.
Menurut Wiku, PSBB mikro dapat memberikan data yang lebih spesifik untuk daerah tertentu. Sehingga penanganan kasus, termasuk urusan testing, pelacakan, dan penanganan bisa dilakukan cepat di zona merah.
“Mari kita jadikan ini adalah sarana pembelajaran kita bersama dan pembatasan aktivitas ini sudah seharusnya kita lakukan bersama sejak awal supaya bisa menekan kasus positif ini dan juga kematian, tapi ternyata kondisi itu belum sempurna terjadi di beberapa waktu yang lalu,” katanya.
Wiku menambahkan, kasus Covid-19 di ibu kota relatif terkendali pada masa PSBB tahap I, II, dan III. Namun, saat memasuki PSBB transisi kasus Covid-19 cenderung meningkat.
Maka dari itu, masyarakat diminta untuk mengetatkan kembali protokol kesehatan selama beraktivitas.
Senada dengan Wiku Adisasmito, Ujang Komarudin selaku Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), menilai langkah yang diambil Gubernur mengenai penerapan kembali PSBB total sudah sangat tepat.
Dikutip dari RRI, dia mengatakan bahwa sejauh ini, kebijakan new normal yang telah diterapkan bukanlah solusi bagi masyarakat, melainkan sebuah malapetaka. Kebijakan tersebut beberapa kali digaungkan oleh Presiden Jokowi ketika melihat melandainya kasus dan ekonomi yang kian kritis.
“Jika tidak dilakukan PSBB, penyebaran corona makin sulit dikendalikan dan dibendung,” ucap Ujang Komaruddin, Jumat, 11 September 2020.
Dia menyampaikan, lebih jauh lagi, sulitnya menghambat laju penyebaran virus corona di wilayah ibu kota saat ini sudah sangat memprihatinkan.
Ditambah, polemik PSBB total yang mengakibatkan sebagian masyarakat di DKI Jakarta akan kesulitan mencari sumber penghasilan.
Sementara di sisi lain, bantuan sosial yang disalurkan oleh Pemprov DKI Jakarta tidak berjalan efektif. “Tentu tidak cukup hanya dengan menyalurkan bansos lalu selesai persoalan. Hal-hal lain juga harus diperhatikan,” ungkapnya.***
