CEK FAKTA
PEMERINTAH, DPR dan KPU pertengahan September lalu memutuskan akan tetap melangsungkan pilkada serentak pada 9 Desember nanti, lepas dari begitu banyak masukan dari organisasi massa dan tokoh-tokoh masyarakat untuk menangguhkan pesta rakyat itu mengingat terus meluasnya perebakan pandemi virus corona. Sejumlah tokoh menyikapi hal itu dengan menyatakan akan golput atau menggelar aksi menentang pilkada. Inikah cikal bakal pembangkangan publik?
Komisi II DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu pada 21 September lalu sepakat untuk tetap melangsungkan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 9 Desember. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia, ketika membacakan kesimpulan rapat, menegaskan bahwa meskipun tetap dilaksanakan pada tanggal yang sudah disepakati sebelumnya, “disepakati untuk melakukan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan COVID-19.”
Seruan Komnas HAM, Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, hingga organisasi massa dan pemerhati pemilu, untuk menangguhkan pilkada di 270 daerah pemilihan tak didengar. Terus naiknya jumlah orang yang terjangkit virus corona, yang hingga hari Rabu 6 Oktober sudah mencapai lebih dari 315.714, termasuk hampir 12 ribu orang meninggal dunia, tidak membuat DPR, pemerintah dan KPU bergeming.
Pakar hukum tata negara di Universitas Padjajaran, Jawa Barat, Prof. Dr. Susi Dwi Harijanti, mengatakan tak habis pikir mengapa pilkada sama sekali tidak bisa ditangguhkan.
“Saya sungguh heran mengapa pemerintah sama sekali tidak mau mendengar semua suara ini. Apa yang disampaikan ini pertanyaan-pertanyaan standar, yang dari perspektif hukum seharusnya dijawab oleh pemerintah. Harus ada dasar pembenaran mengapa pilkada ini harus tetap dilaksanakan,” kata Susi Dwi Harijanti.
Menurut Susi, pilkada sebagaimana juga pemilu, mempunyai dua arti penting, sebagai perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya dan sebagai cara mengisi jabatan.
“Tetapi pelaksanaannya juga harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk aman tidaknya situasi, dalam hal ini situasi perebakan virus corona yang kurvanya terus naik, yang bahkan tidak bisa dijelaskan oleh pemerintah,” lanjutnya.
Politisi Nilai Pilkada Dapat Jadi Cara “Menghukum” Pejabat Publik Tak Becus
Diwawancarai secara terpisah, politisi Partai Golkar, Indra Jaya Piliang, mengatakan selain karena hampir tidak mungkin menunda kekosongan jabatan jika pilkada tak jadi dilaksanakan 9 Desember, pilkada sedianya justru menjadi cara “menghukum” pejabat publik yang selama ini dinilai gagal menerapkan protokol untuk mencegah perebakan.
“Selain memilih kepala daerah yang kebanyakan akan habis masa jabatannya, pilkada ini sekaligus menjadi alat untuk menghukum kepala daerah atau pejabat yang selama ini gagal menangani COVID-19. Disinilah saatnya publik bersikap dengan hanya memilih mereka yang selama ini konsisten menunjukkan upaya dan dukungan untuk menurunkan COVID-19 yang dipilih!,” jelas Indra.
LSI : Hanya 16,3% Daerah Zona Merah
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada awal Oktober juga menyampaikan tujuh alasan yang membuat pilkada tidak dapat ditunda lagi, antara lain alasan legitimasi karena bakal ada 209 kepala daerah yang akan habis masa jabatannya pada Februari 2021 dan tidak mungkin memilih penjabat pelaksana dengan kewenangan terbatas.
Selain itu, juga alasan bahwa “hanya” 16,3 persen dari 270 daerah pemilihan yang berada di zona merah. Itu pun, menurut lembaga pimpinan Denny JA, zona merah itu dapat diberi aturan khusus dengan protokol kesehatan yang ketat.
Golput Jadi Pilihan
Prof. Dr. Azyumardi Azra, mantan rektor Universitas Negeri Syarif Hidayatullah di Jakarta, menilai alasan itu absurd. Saking kecewanya, ia secara terang-terangan menyatakan tidak akan mengikuti pilkada di Tangerang Selatan, di mana ia bermukim.
Mengutip wawancara yang dilakukan VOA Indonesia sehari setelah keputusan DPR-Pemerintah dan KPU itu ia mengatakan, “Saya sudah memutuskan akan golput. Mengapa? Karena saya ingin berempati dengan warga yang sudah meninggal, atau keluarganya meninggal, karena COVID-19. Di Indonesia sudah lebih dari 10.000 orang yang tertular. Bagaimana mungkin kita memberlakukan PSBB [pembatasan sosial berskala besar.red], tapi tetap melangsungkan pilkada?,” jelasnya.
Menurut Azra, alasan pilkada harus jalan terus karena akan ada banyak pejabat yang habis masa jabatannya, atau sebagai cara menghukum mereka yang tidak becus mengurus pandemi ini, sama sekali absurd.
“Mengapa tidak mau jujur bahwa pilkada ini harus jalan terus untuk mengamankan posisi mereka menjelang pilpres 2024. Jika ditunda maka banyak calon yang tidak punya cukup waktu untuk tampil pada publik demi 2024. Mengapa tidak mau jujur mengakui hal ini?,” imbuhnya.
Susi Harijanti mengatakan bukan tak mungkin akan semakin banyak yang mengikuti langkah Azyumardi Azra untuk golput, yang bahkan mendorong civil disobedience atau pembangkangan publik, atau bahkan civil unrest atau kerusuhan sosial.
