CEK FAKTA
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan wisata Taman Nasional Komodo (TNK), Nusa Tenggara Timur (NTT) mempunyai potensi dan bernilai jual tinggi. Karena itu, pemerintah tetap akan mempromosikan proyek wisata tersebut.
“Karena saya pikir pulau Komodo ini cuma satu satunya di dunia, jadi kita harus jual,” katanya, dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) secara virtual, Jumat, 27 November.
Maksud dari menjual yang Luhut sampaikan adalah dengan menjadikan Pulau Komodo destinasi wisata premium atau kelas atas. Saat ini, pemerintah masih mempertimbangkan pulau mana saja yang akan ditetapkan untuk dibangun fasilitas kelas wahid di sana.
“Nanti kita putuskan pulau mana yang banyak (wisatawan), masif turis dan mana pulau yang bikin six stars. Kalau orang mau datang ke sana ya dia harus bayar mahal,” ucapnya.
Luhut mengakui proyek ini memang bersifat komersil. Namun, ia menegaskan, tujuan utamanya adalah untuk memberikan perawatan bagi hewan langka tersebut.
“Kita harus komersil karena kita mau rawat binatang ini karena supaya binatang ini, dia punya DNA bisa kita pelihara terus,” katanya.
Meski begitu, Luhut menegaskan jika pengembangan destinasi wisata tersebut tetap akan mempertimbangkan kelestarian alam, khususnya Komodo sendiri. Karenanya, ia menampik anggapan sejumlah kalangan yang menilai jika pembangunan Wisata Komodo ini tidak merawat habitat Komodo.
“Karena orang tidak suka atau terus terang saja, underestimate kepada kami. Waktu keputusan gubernur dikonsolidasikan itu dianggap kami malah tidak merawat, justru kami merawat maksudnya,” tuturnya.
Luhut juga menyarankan Gubernur NTT untuk menunjuk konsultan global yang memiliki pengalaman menata pariwisata premium untuk mengelola wisata Pulau Komodo. Nantinya, pemerintah akan menyediakan wisata premium di kawasan tersebut.
Saran saya Pak Gubernur, terserah siapa orang yang sudah ahli di dunia menata pariwisata premium seperti ini. Jadi bisa kelola Pulau Rinca, Pulau Komodo terserah saja, mungkin Pak Gubernur dan tim lebih tahu,” tuturnya.
Dalam pembangunan pariwisata Pulau Komodo, Kemenko Marves akan mengadakan rapat terpadu dengan KLHK, Kemenparekraf, pemerintah daerah dan otoritas Labuan Bajo.
“Kita duduk, kita rumuskan dan usulan perpres itu sekaligus kita revisinya. Saya minta dalam 2 minggu ini tolong temen-teman sekalian lihat Perpres, apalagi yang kita buat supaya cover semua. Supaya jangan dunia itu anggap kita itu kayak apa ya,” katanya. (*)
