CEK FAKTA
Pemecatan ini buntut dari pembunuhan ilegal tentara Australia di Afghanistan.
SYDNEY — Australia memutuskan memecat 13 tentara pasukan khusus sehubungan dengan laporan dugaan pembunuhan di luar hukum di Afghanistan. Keputusan ini diberikan setelah laporan independen yang diterbitkan minggu lalu menunjukkan ada bukti pembunuhan ilegal oleh 19 tentara Australia.
“Saat ini, 13 orang telah diberikan pemberitahuan tindakan administratif sehubungan dengan penyelidikan Afghanistan,” kata Kepala tentara Australia, Letnan Jenderal Rick Burr.
Laporan menunjukan, 39 tahanan dan warga sipil Afghanistan tidak bersenjata dibunuh oleh 19 tentara Australia. Meski laporan itu tidak menyebutkan identitas tentara yang terlibat, tetapi para tentara itu akan mendapatkan tuntutan.
Burr mengatakan, 13 tentara saat ini telah dikeluarkan dengan pemberitahuan yang berujung pada pemecatan. Burr tidak mengidentifikasi satu pun dari 13 tentara itu.
Tapi, Burr mengatakan, mereka bukan bagian dari 19 tentara aktif dan mantan tentara yang menghadapi kemungkinan tuntutan pidana.
Dia mengatakan 13 tentara yang menghadapi pemecatan memiliki waktu dua minggu untuk menanggapi pemberitahuan tersebut.
“Kami semua berkomitmen untuk belajar dari penyelidikan dan muncul dari pasukan yang lebih kuat, lebih mampu, dan efektif ini,” kata Burr.
Pejabat militer paling senior Australia ini meminta maaf kepada Afghanistan pekan lalu setelah rilis laporan tersebut. Laporan tentang perilaku personel pasukan khusus di Afghanistan antara 2005 dan 2016 mengatakan, pasukan komando senior mungkin telah memaksa tentara junior untuk membunuh tawanan yang tidak berdaya untuk menumpahkan darah dalam pertempuran. Penyelidikan tersebut memeriksa lebih dari 20 ribu dokumen dan 25 ribu gambar, dan mewawancarai 423 saksi di bawah sumpah.
Australia mengirim pasukan untuk bergabung dengan militer pimpinan Amerika Serikat. Keberadaan pasukan ini mencoba mengalahkan pemberontakan Taliban di Afghanistan pada tahun-tahun setelah kelompok itu dipaksa turun dari kekuasaan pada 2001.
sumber : Reuters
Sumber: Republika
