CEK FAKTA
Politikus Partai Gerindra Fadli Zon diisukan akan menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, menggantikan Edhy Prabowo yang menjadi tersangka kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster oleh KPK.
Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, dalam politik apa pun bisa terjadi.
Namun, kepastian siapa yang akan menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan secara definitif, merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Dalam politik apa pun bisa terjadi.”
“Kita tunggu saja apa yang terjadi ke depan,” kata Adi saat dihubungi Tribunnews, Sabtu (28/11/2020).
BACAAN LAINNYA
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu tidak bisa membayangkan jika suatu hari nanti Fadli Zon akan menjadi seorang menteri.
Sebab, selama ini Fadli Zon dikenal sebagai politikus yang vokal mengkritik kebijakan Presiden Jokowi.
“Andai penggantinya Fadli Zon, akan ramai dunia persilatan.”
“Tak kebayang tiap hari Fadli Zon akan puji-puji pemerintah terus,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut partainya menunggu keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kursi Menteri Kelautan dan Perikanan.
“Kami dari Partai Gerindra tidak mencampuri, dan kami tunggu saja bagaimana kebijakan dari Pak Presiden,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (26/11/2020).
Porsi Partai Gerindra di Kabinet Indonesia Maju sebanyak dua kursi.
Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Gerindra, menduduki jabatan Menteri Pertahanan, dan Edhy Prabowo ditunjuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.
Namun, setelah Edhy ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster atau benur oleh KPK, kursi Gerindra berkurang satu di tingkat eksekutif.
Dasco menyebut, penentuan kursi menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden Jokowi.
“Itu adalah hak prerogatif Presiden, dan kami belum bicara atau mendapatkan kabar lebih lanjut mengenai itu (kursi Menteri Keluatan dan Perikanan),” ucap Dasco. (*)
