CEK FAKTA
Jakarta – Sejumlah pihak mengkritik langkah pemerintah yang tetap akan fokus pada bidang infrastruktur pada 2021 mendatang. Kritik disampaikan lantaran saat ini Indonesia masih dalam masa pandemi virus corona.
Terlebih hutang Indonesia juga kian bertambah.
Presiden Joko Widodo memastikan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan berbagai infrastruktur pada 2021.
” Tahun 2021 juga tetap kita isi dengan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia seperti yang telah dicanangkan,” tulis Jokowi melalui akun resmi Twitter miliknya, @ jokowi, Jumat (1/12/2020).
Pembangunan infrastruktur yang dimaksud mulai dari bendungan, jaringan irigasi, jalan, jalur kereta api, bandara, hingga rumah-rumah susun di seluruh Indonesia.
“Anggaran besar kita kucurkan,” ujarnya.
BACAAN LAINNYA
Tak hanya itu, tahun ini, pemerintah juga akan fokus pada program vaksinasi massal Covid-19.
Jokowi menyebutkan, pihaknya telah mengamankan pasokan vaksin, seperti vaksin Sinovac, Novavax, AstraZeneca, dan BioNTech-Pfizer.
Pengadaan vaksin ini merupakan hasil kerja sama Indonesia dengan berbagai negara.
Pemerintah, kata Jokowi, juga akan melanjutkan program perlindungan sosial, mulai dari kartu sembako, bantuan sosial tunai, Kartu Prakerja, dan lainnya.
Jokowi pun mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menyambut Tahun Baru dengan penuh semangat dan harapan.
“Kita memasuki tahun 2021 dengan langkah yang lebih tegap. Pelajaran yang mahal, pengorbanan tiada tepermanai selama masa pandemi, membuat kita lebih siap,” kata dia.
Kritik dari Tengku Zulkarnain
Kritik salah satunya disampaikan Mantan Wasekjend Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tengku Zulkarnain.
Tengku Zul bertanya, darimana pemerintah akan mendapatkan uang untuk pembiayaan infrastruktur.
“Jokowi: Kita tetap akan bangun infrastruktur. Akan Kucurkan Dana Besar. Pertanyaannya, Pakai duit dari mana? Hutang baru saja 342 Trilyun dari jual SBN belum tentu dapat. Mana hutang sdh hampir 6000 T,” tulis Tengku Zulkarnain di akun Twitternya.
Selain itu, Tengku Zul juga mengkritik melonjaknya harga kedelai yang menyebabkan mogoknya produsen tahu tempe.
“Harga Kedelai naik dari 6000an jadi 9000an Rupiah. Pengrajin Tahu Tempe Mogok Produksi. Sabar. Mau apalagi? Siapa yang mau disalahkan? Di negeri ini berani menyalahkan pejabat, bakal dibully bahkan dimaki-maki. Dah gitu ajalah,” tulisnya
Kritik dari Partai Demokrat
Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik menyoroti kebijakan fiskal pemerintah khususnya terkait rencana belanja anggaran pada tahun 2021.
Rachland merasa prihatin anggaran bidang kesehatan hanya naik 7 persen, sedangkan anggaran infrastruktur naik sebesar 98 persen dibandingkan tahun 2020.
Selain itu, Rachland menyoroti kenaikan anggaran Polri sebesar 21 Persen dan anggaran TNI sebesar 16 persen.
Rachland mempertanyakan, kenapa dalam masa pandemi virus corona sekarang ini pemerintah lebih mendahulukan bidang infrastruktur dan pertahanan/keamanan ketimbang fokus dalam mengatasi persoalan wabah.
“Kenapa dalam masa wabah penyakit ini, pemerintah justru mendahulukan duit untuk pertahanan/keamanan dan infrastruktur daripada kesehatan?” tulis Rachland Nashidik di akun Twitternya, Minggu (3/1/2021).
Rachland juga menampilkan tabel belanja anggaran pemerintah yang disebut bersumber dari Kementerian Keuangan.
“Anggaran infrastruktur naik 98% dari anggaran tahun 2020. Anggaran untuk TNI naik 16% dan polisi 21%. Kesehatan naik juga, tapi cuma 7%. Memangnya angka terinfeksi dalam wabah penyakit ini sudah melandai?” tanya dia.
“Infrastrukfur, TNI dan Polri meroket. Begini bisa dibilang fokus pada menangani wabah penyakit?” tandasnya. []
