CEK FAKTA
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, mempertanyakan status Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Sebab penunjukkan Budi bersamaan dengan program vaksinasi COVID-19 yang tengah gencar dicanangkan pemerintah.
Bersamaan dengan itu, ia juga bertanya, apakah pergantian Menteri Kesehatan karena pejabat sebelumnya, Terawan Agus Putranto, sempat disebutkan ‘membandel’ mengenai pengadaan vaksin.
Tjiptaning mengatakan itu saat rapat kerja dengan Budi yang juga dihadiri Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K. Lukito, dan Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 12 Januari 2021.
“Dan kalau Menteri Kesehatan, saya ingin tahu politik kesehatan ke depannya apa. Atau … Menteri Kesehatan ini, Jokowi hanya untuk selama menangani vaksin, tidak, ‘kan?” tanya Ribka.
“Kontraknya gimana sama Jokowi. Jangan- jangan cuman ini untuk menyelesaikan vaksin aja. Si Terawan rada-rada bandel nih, kalau sama vaksin dia agak bandel.”
Perempuan yang akrab disapa Mba Ning heran alasan Jokowi menunjuk Budi Sadikin. Budi seorang ekonom dan bankir serta berlatar belakang pendidikan fisika nuklir. Keheranan lain yang membuat Ning bertanya-tanya juga lantaran selama beberapa periode duduk di Komisi Kesehatan DPR, posisi menteri selalu diisi orang yang berprofesi dokter.
Pada kesempatan itu, ia juga bertanya, apakah kontrak kerja Menteri Kesehatan yang kini dipegang Budi hanya sementara sampai pengadaan vaksin selesai.
“Saya agak heran Menteri Kesehatan bukan dari dokter, padahal saya pikir-pikir, kalau secara eselon, sudah banyak nih, juga ada Prof Kadir, ada Oscar, ada Mbak Ami; di luar ada Prof Akmal, tiba-tiba yang [ditunjuk sebagai Menteri Kesehatan] latar belakang ahli nuklir,” katanya.
“Jokowi ini pembisiknya siapa, [menurut informasi] terakhir makin enggak jelas. Ntar disampein saja sama Pak Jokowi: ‘Mba Ning bilang begini’. [sebut saja] ‘Mba Ning’, dia tahu.”
Ning menyampaikan, kritikannya ini adalah bentuk sayangnya kepada Menteri Kesehatan yang baru pengganti Terawan. Program vaksinasi COVID sudah terang-terangan dia tolak dalam rapat itu. Ia tak ingin vaksin yang dianggarkan pemerintah justru jadi alat dagang.
Ia juga mewanti-wanti bahwa negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, apalagi urusan kesehatan.
Dia mengaku sudah mengingatkan itu sejak Maret 2020 bahwa pemerintah harus mencegah pandemi COVID-19 dijadikan ajang berbisnis, termasuk jual-beli vaksin. Dia mengingat beberapa waktu lalu sempat terjadi kelangkaan baju hazmat untuk para tenaga medis. Bukan mustahil kelak akan terjadi kelangkaan obat atau vaksin.
“Nah, ayo (bekas) wamen-nya BUMN pasti ditaruh buat begitu, dah. Abis ini stunting, udah tau nih. Udah dipola kaya begitu kesehatannya, untuk dagang,” ujarnya. (*)
