Indonesia termasuk negara yang tidak menerapkan lockdown seluruh wilayah, seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain sejak dilanda pandemi COVID-19. Presiden Joko Widodo menilai, bahwa PPKM skala mikro atau micro lockdown lebih efektif dalam menekan laju penyebaran virus corona.
“Jangan sampai yang terkena virus hanya satu orang dalam satu RT yang di-lockdown seluruh kota. Jangan sampai yang terkena virus misalnya satu kelurahan yang di-lockdown seluruh kota, untuk apa? Yang sering kita keliru di sini. Oleh sebab itu, kita memang harus bekerja lebih detail lagi, lockdown skala mikro, micro lockdown,” ujarnya dalam acara Pembukaan Munas Apeksi 2021, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/2).
Presiden Jokowi dalam Munas Apeksi di Istana Jakarta, Kamis (11/2), meyakini mikro lockdown efektif menekan laju penyebaran virus Corona (Foto: Biro Setpres)
Lanjutnya, mini lockdown tersebut juga diyakini tidak akan merusak pertumbuhan ekonomi dan kegiatan ekonomi masyarakat, karena yang dikarantina merupakan wilayah dengan skala yang kecil seperti desa, kelurahan, RT dan RW. Maka dari itu ia mengimbau kepada pemerintah daerah dalam hal ini wali kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia harus melakukan pemetaan zonasi penyebaran COVID-19 secara detail, sehingga mengetahui dengan pasti di mana karantina wilayah secara mikro harus diberlakukan.
Selain itu, ujar Jokowi, pemda harus melakukan “3T” dengan maksimal agar pelacakan kasus positif di tengah-tengah masyarakat bisa berlangsung cepat. Sosialisasi protokol kesehatan “3M” juga harus terus digaungkan, agar tingkat kedisiplinan masyarakat terus meningkat.
“Treatment, isolasi harus mendapatkan perhatian yang serius baik dari sisi penyediaan obat-obatan, penyediaan bed rumah sakit, kesiapsiagaan tenaga medis, harus selalu dicek, dimonitor, dan jangan ragu kalau memang kurang untuk meminta bantuan dari pemerintah pusat, TNI maupun Polri,” jelasnya.
Manajemen Vaksinasi Yang baik
Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengingatkan para wali kota dan wakil wali kota untuk mempersiapkan program vaksinasi massal COVID-19 dengan baik di wilayahnya masing-masing. Vaksin COVID-19, kata Jokowi, merupakan barang yang sulit untuk didapatkan pada masa pandemi seperti saat ini. Maka dari itu vaksin ini harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya, dan tepat sasaran.
Seorang nakes mempersiapkan vaksin COVID-19 di Surabaya, 8 Februari 2021.
“Vaksin ini, produsennya tidak banyak tapi diperebutkan oleh 215 negara, rebutan semuanya. Sekarang ini yang baru bisa berjalan vaksinasinya kira-kira 42 negara yang lain rebutan mendapatkan vaksin. Kita sudah mendapatkan komitmen 426 juta, karena memang sejak Agustus kita sudah mulai pendekatan dengan produsen-produsen vaksin. Bukan barang yang mudah, semua negara rebutan vaksin, oleh sebab itu vaksinasi ini harus tepat sasaran, tepat target, jangan sampai meleset,” tuturnya.
Ia juga mengatakan, setelah proses vaksinasi tenaga kesehatan selesai, pelayan publik pun akan mendapatkan giliran untuk divaksinasi. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengungkapkan bahwa kalangan masyarakat yang tingkat interaksi sosial dan mobilitasnya tinggi untuk bisa diprioritaskan segera divaksinasi COVID-19.
Seorang dokter spesialis paru-paru (kanan) di dalam zona kuning memakai alat pelindung diri (APD), dan seorang perawat (kiri) tengah bekerja di zona hijau di rumah sakit khusus penanganan pasien COVID-19 di Bogor, 9 Februari 2021.
“Masyarakat bisa dilakukan (vaksinasi) untuk yang interaksinya tinggi, mobilitasnya tinggi harus didahulukan misalnya pasar, misalnya di sektor-sektor jasa yang interaksinya tinggi segera lakukan. Bukan orang per orang karena kita ingin melakukan vaksinasi itu klaster, memagari sehingga tercapai kekebalan komunal, tercapai herd immunity. Atau misalnya di kota ada mal ya sudah para karyawan di mal langsung, karena dia banyak sekali berhubungan dengan masyarakat sehingga perencanaan secara detail harus dimulai, dipetakan,” jelasnya.
Perbanyak Program Padat Karya
Dalam hal pemulihan ekonomi nasional, Jokowi juga mengimbau kepada pemerintah kota (pemkot) untuk melakukan program padat karya dalam pembangunan infrastruktur. Menurutnya, hal tersebut bisa menambah penghasilan masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19.
“Banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota, misalnya perbaikan jalan kampung, lakukan dengan padat karya. Perbaikan saluran air di kota lakukan dengan padat karya sehingga tercipta lapangan kerja dan kita bayar gajinya, mereka akan meningkat konsumsinya sehingga meningkat daya beli, sehingga ada demand di ekonomi kita,” jelasnya.
Perkembangan Kasus Mingguan
Sementara itu, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mengungkapkan kebijakan PPKM yang telah dilakukan dua tahap di Jawa dan Bali telah menghasilkan dampak yang cukup baik.
Ia menjelaskan, kasus positif corona turun 10,8 persen dibandingkan dengan pekan lalu. Meski begitu, masih ada lima provinsi yang mencatatkan penambahan kasus tertinggi yaitu DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Sumatera Utara dan Kalimantan Timur.