CEK FAKTA
Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu kembali mengungkit pernyataan lampau Joko Widodo yang disampaikan pada tahun 2016 silam.
Pernyataan Jokowi itu terabadikan dalam unggahan Twitter resmi Sekretariat Kabinet @setkabgoid dilengkapi dengan tautan artikel yang bersangkutan.
Unggahan Setkab tersebut menuturkan bahwa ada data yang mencatat aset Rp11.000 triliun disimpan di luar negeri.
“Datanya Sudah Ada, Presiden Jokowi: Uang Kita Yang Disimpan di Luar Negeri Rp 11.000 Triliun,” kata akun Twitter resmi Setkab, pada 25 November 2016 silam.
Teringat hal itu, Said Didu mendorong agar pemerintah segera membuka data tersebut untuk menutupi utang-utang negara.
“Sudah 5 tahun tapi belum dibuka datanya. Segeralah dibuka buat bayar utang,” ujar Said Didu dikutip dari akun Twitter pribadinya @msaid_didu pada Rabu, 7 April 2021.
Sementara, diketahui Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Januari 2021 tercatat sebesar 420,7 miliar dolar AS.
Jumlah tersebut terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 213,6 miliar dolar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 207,1 miliar dolar AS.
Di sisi lain, beberapa waktu lalu Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J. Rachbini memprediksi di akhir masa jabatan, Presiden Joko Widodo akan mewariskan utang hingga mencapai Rp10.000 triliun.
“Ini belum selesai pemerintahannya, kalau sudah selesai diperkirakan menjadi Rp10.000 triliun utang di APBN,” ujarnya
Didik menjelaskan, tren utang mengalami peningkatan selama masa kepemimpinan Jokowi.
Ia kemudian membandingkan utang di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Didik menyebutkan di masa kepemimpinan SBY, utang pemerintah tercatat sebesar Rp2.700 triliun dan utang BUMN Rp500 triliun. (*)
