Menko Airrlangga menyebut hasil kajian kenaikan Pertalite nanti akan diumumkan
JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut rencana kenaikan harga Pertalite dan LPG ukuran 3 kilogram saat ini masih dalam tahap pengkajian. Nantinya, kata dia, pemerintah akan mengumumkan hasil kajian kenaikan harga Pertalite dan LPG jika sudah rampung.
Karena itu, Airlangga pun memastikan saat ini pemerintah belum akan menaikkan harga Pertalite maupun LPG 3 kg.“Saat sekarang kita masih kaji, nanti sesudah kita kaji, nanti kita umumkan. Tapi saat sekarang belum,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/4).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, pemerintah bakal menaikkan harga Pertalite dan gas LPG 3 kilogram. Hal itu menyusul kenaikan Pertamax sebesar Rp 3.500 per liter menjadi Rp 12.500 per liter mulai Jumat (1/4).
“Overall (secara keseluruhan) akan terjadi (kenaikan) nanti Pertamax, Pertalite, kalau premium belum. Juga gas yang 3 kg (akan naik). Jadi bertahap, 1 April, nanti Juli, bulan September, itu nanti bertahap akan dilakukan oleh pemerintah,” kata Luhut ditemui usai meninjau Depo LRT Jabodebek di Jatimulya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (1/4).
Luhut mengatakan, pemerintah akan melakukan penghitungan dengan cermat dan melakukan sosialisasi terkait rencana kenaikan tersebut. Meski demikian, ia tak menjelaskan lebih lanjut soal rencana tersebut. Soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi Pertamax, ia menjelaskan, banyak negara sudah menaikkan harga BBM mereka lebih dulu.
Hal itu terjadi akibat kelangkaan minyak mentah karena konflik Rusia-Ukraina serta kelangkaan minyak nabati. Ia mengatakan, Indonesia masih beruntung karena bisa mengelola ekonomi dengan lebih baik, sehingga dampak konflik kedua negara tersebut tidak terlalu besar.
Kenaikan harga Pertamax yang diberlakukan per 1 April 2022 pun, menurutnya, dilakukan lantaran asumsi harga minyak dunia dalam APBN sudah sangat jauh dengan harga minyak di lapangan. “Kalau ditahan terus, jebol nanti Pertamina. Jadi terpaksa kita harus lepas,” kata Luhut.
Sumber: Republika
