IndonesianArabicEnglishRussianGermanChinese (Simplified)JapaneseTurkish

Pancasila Sebagai Sistematika Manajemen Demokrasi

Warga melintas di depan mural bergambar Garuda Pancasila dan NKRI Harga Mati di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. (ilustrasi)
Bagikan

Bagikan Artikel Ini

atau salin tautannya

Jalan membumikan Pancasila akan semakin terbuka lebar.

Oleh: Bono Priambodo, SH, MSc, Pengajar FHUI – Kandidat Doktor Universiteit van Amsterdam

Analisis Prof Dr Suwarma Al Muchtar, Guru Besar Tata Negara UPI, di Republika 15 April 2022 yang berjudul “Mengembalikan Demokrasi ke Jalur Kerakyatan” patut mendapat apresiasi dan respon yang lebih serius. Meskipun Al Muchtar mengawali uraiannya dengan demo mahasiswa sebagai “News Peg”, namun inti yang disampaikannya sangat substantif dan bahkan sistemik, jauh dari tendensi reaksioner.

Apa yang disampaikan Al Muchtar merupakan jawaban atas pekerjaan rumah bagi bangsa kita yang sudah terbengkalai lama sekali. Sebagai referensi kita dapat mengacu pernyataan Gubernur Lemhannas, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, dalam sebuah seminar di Lemhannas RI, bulan Februari tahun 2021. Pada kesempatan tersebut, Widjojo menyampaikan memang demokrasi mengandung banyak kelemahan, tetapi tetap menjadi sistem terbaik di antara sistem yang ada.

BACA JUGA:
Mampukah Kejahatan Korporasi Industri Farmasi Dijerat Hukum Pidana?

Pernyataan Widjojo tersebut seperti menegaskan posisi demokrasi sebagai pilihan terpaksa dari yang ada “the best from what is available” bagi Indonesia. Padahal, Widjojo sendiri dalam kuliah umumnya di UPN Veteran Jakarta, pada Mei 2019, telah mengungkap jawabannya yaitu “sejatinya roh sistem demokrasi adalah kedaulatan rakyat”. Namun patut dimaklumi tantangan menerjemahkan roh kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi memang bukanlah hal yang cukup mudah untuk dilakukan.

Tantangan utama terletak dalam menjembatani “kedaulatan rakyat sebagai roh” dengan “demokrasi sebagai sistem”. Tantangan berikutnya terletak dalam kebutuhan akan bahasa yg cukup sederhana untuk dipahami berbagai kalangan. Selain itu, tak boleh dilupakan perlunya contoh yang aktual dan lekat dengan arah perkembangan minat publik secara luas.

BACA JUGA:
Mampukah Kejahatan Korporasi Industri Farmasi Dijerat Hukum Pidana?

Al Muchtar melakukan itu dengan menangkap momentum demo mahasiswa sebagai pintu masuk pembahasan secara aktual. Meskipun demikian, mudah untuk dinalar bahwa hal ini sebenarnya merupakan puncak gunung es atas eksistensi ancaman praktik demokrasi di Indonesia. Berikutnya, ia membedah esensi Sila ke-4 Pancasila dalam uraian yang tidak sekedar sistematis, tetapi juga sederhana dan menarik, berbasis kata per kata yang digunakan dalam sila ke-4 itu sendiri.

Meminjam logika proses manajemen, Al Muchtar memposisikan Pancasila sebagai prinsip dasar manajemen nasional, sementara UUD’45, khususnya dalam Pembukaan, memperinci Visi dan Misi nasional. Kemudian melalui proses perwakilan, rakyat dengan kebhinnekaan-nya menjadi sumberdaya nasional tempat digalinya kekayaan pemikiran bangsa sebagai input proses demokrasi.

0
senang
Senang
0
sedih
Sedih
0
marah
Marah
0
waduh
Waduh
0
sakit
Sakit
Pancasila Sebagai Sistematika Manajemen Demokrasi
Masuk Login

Log in or create an account now to take advantage of its privileges, and it's completely free!