Kepemilikan sapi atau kerbau menjadi indikator dalam mengukur kemiskinan masyarakat
JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang, Rachmat Gobel meminta pemerintah untuk segera menanggulangi penyakit mulut dan kuku (PMK) yang kini sedang melanda hewan ternak milik rakyat. “Bagi peternak sapi dan kerbau rumahan, kematian satu ternak sudah merupakan kiamat tersendiri,” katanya, Kamis, 9 Juni 2022.
Hal itu ia sampaikan saat menerima dua orang perwakilan Perhimpunan Peternak Sapi dan Kebau Indonesia (PPSKI), drh Nanang Purus Subendro (ketua umum) dan Yudi Arif (bendahara umum). Berdasarkan keterangan keduanya, dalam sebulan ini sudah 20 provinsi yang terpapar PMK.
“Jika satu sapi saja terpapar maka satu kandang dipastikan terpapar semuanya,” kata Nanang. Akibat serangan PMK ini, katanya, terjadi panic selling yaitu harga sapi turun drastis yang sangat merugikan peternak. Nanang mengatakan, jumlah peternak sekitar 5 juta orang dengan populasi sapi 18 juta ekor dan populasi kerbau 1,1 juta ekor. Menurutnya, PMK tak hanya bisa menyerang sapi dan kerbau tapi juga bisa menyerang domba, kambing, dan babi. Nanang mengataka, Indonesia telah bebas PMK sejak 1990. Sedangkan kasus pertama terjadi pada 1886. Sehingga butuh lebih dari satu abad untuk bebas PMK.
Gobel mengatakan, bagi peternak sapi dan kerbau rumahan, hewan ternak merupakan harta terbesar yang dimiliki. “Biasanya akan dijual saat ada hajatan atau untuk keperluan sekolah anaknya. Karena itu wabah PMK ini merupakan ancaman terbesar bagi masa depan keluarga,” katanya.
Selain itu, Gobel mengingatkan, kepemilikan hewan ternak sapi atau kerbau merupakan indikator tersendiri dalam mengukur kemiskinan masyarakat. Sehingga jika hewan ternaknya mati atau harganya jatuh maka keluarga peternak tersebut menjadi langsung jatuh miskin. “Jadi jangan meremehkan masalah ini,” katanya.
Serangan PMK, kata Gobel, juga sangat memukul upaya pemerintah untuk mengejar kedaulatan penyediaan pangan daging. Dari 12 bahan pokok pangan strategis, penyediaan daging sapi masih berwarna merah. “Serangan PMK ini tentu akan makin menyulitkan upaya kedaulatan pangan daging sapi,” katanya.
“Kejadian ini merupakan bentuk kesembronoan dalam tata laksana impor dari negara yang masih belum bebas PMK. Harus ada evaluasi serius mengapa ini bisa terjadi,” katanya.
Wakil rakyat dari Partai Nasdem ini meminta kepada pemerintah agar memberikan perhatian yang sungguh-sungguh seperti halnya dalam menghadapi pandemi Covid-19. “Ini sama-sama serangan virus. Persebarannya juga sudah sangat meluas. Dan ini menyangkut nasib peternak dan juga soal kedaulatan pangan di tengah ancaman krisis pangan dunia,” katanya.
Untuk itu Gobel mengusulkan agar, pertama, pemerintah menyediakan anggaran untuk pemberian ganti rugi kepada peternak yang ternaknya terinfeksi PMK. Kedua, segera melakukan vaksinasi massal terhadap ternak. Ketiga, Bulog dan Badan Pangan Nasional segera menciptakan mekanisme penampungan daging dari ternak yang terinfeksi PMK. Keempat, lakukan pemusnahan terhadap ternak yang terinfeksi PMK. Kelima, hentikan impor dari negara yang belum terbebas PMK. “Jika dianggap perlu, keenam, segera tetapkan wabah PMK ini sebagai kejadian luar biasa,” katanya.
Sumber: Republika
