Kamis, 25/04/2024 - 17:30 WIB
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi

TERBARU

BISNISEKONOMI

Jokowi Minta BPKP Kawal Program Belanja Produk Lokal

ADVERTISEMENTS

Jokowi juga ingin agar pemerintah daerah segera memiliki e-katalog lokal.

ADVERTISEMENTS
Ucapan Selamat Memperingati Hari Kartini dari Bank Aceh Syariah
ADVETISEMENTS
Ucapan Belasungkawa Zakaria A Rahman dari Bank Aceh

 JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawal program pemerintah terkait belanja produk dalam negeri. Ia menyampaikan, belanja pemerintah baik pusat maupun daerah harus mampu menciptakan nilai tambah pada negara dan membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

ADVERTISEMENTS
Ucapan Selamat dan Sukses atas Pelantikan Reza Saputra sebagai Kepala BPKA


“Oleh sebab itu, saya minta APIP, BPKP mengawal serius program ini dan harus berhasil, belanja produk dalam negeri harus berhasil,” ujar Jokowi saat membuka rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/6/2022).

ADVERTISEMENTS
Manyambut Kemenangan Idul Fitri 1445 H dari Bank Aceh Syariah


Ia menyebut, belanja negara harus efisien. Ia tak ingin APBN sebesar Rp 2.714 triliun dan APBD yang sebesar Rp 1.197 triliun hanya digunakan untuk belanja produk-produk impor. Dengan membelanjakan produk-produk dalam negeri, maka juga akan meningkatkan lapangan kerja yang dibutuhkan masyarakat saat ini.

ADVERTISEMENTS
Berita Lainnya:
Jokowi Ungkap Peran Bulog Jaga Stabilitas Pangan Lalui Masa Rawan


Jokowi mengaku tahu banyak kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah yang tidak ingin membeli produk dalam negeri dengan berbagai alasan. Seperti tak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, kurangnya kualitas produk, dan lain-lain.

ADVERTISEMENTS
Mudahkan Hidup Anda!, Bayar PBB Kapan Saja, Di Mana Saja! - Aceh Singkil


“Bodoh sekali kita. Maaf, kita ini pintar-pintar tapi kalau caranya seperti itu bodoh sekali. Saya harus ngomong apa adanya. Ini APBN lho, ini uang APBD lho, belinya produk impor,” kata dia.


Lebih lanjut, Jokowi juga ingin agar pemerintah daerah segera memiliki e-katalog lokal. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 123 pemerintah daerah sudah memiliki e-katalog. Ia pun meminta BPKP agar betul-betul mengawal seluruh daerah lainnya agar memiliki e-katalog.

Berita Lainnya:
KAI: tak Ada Penumpang Kereta Jadi Korban Insiden Tabrak Bus di Sumsel


Jokowi juga menginstruksikan agar BPKP terus mengawal kepatuhan kementerian/lembaga, pemda, BUMN dan BUMD untuk memenuhi komitmen target belanja produk dalam negeri. Ia bahkan meminta agar memberi sanksi yang tegas.


“Kalau yang saya hitung komitmen kita sudah Rp 839 triliun tapi mungkin diverifikasi lagi oleh BPKP menjadi Rp 720 (triliun) udah gede sekali, tapi ini kan komitmen, yang sulit itu merealisasikan. Itu tugasnya bapak ibu mengawal ini,” kata dia.

Sumber: Republika

x
ADVERTISEMENTS

Reaksi & Komentar

Berita Lainnya

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ditemukan berita/artikel lainnya.
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi