Akses warga terputus dan sejumlah rumah terisolasi oleh tindakan brutal para penjajah
RAMALLAH — Pasukan pendudukan dan penajajahan Israel menghancurkan akses jalan ke Desa Ras Karkar, Barat Laut Ramallah pada Rabu (22/6/2022). Menurut ketua dewan desa Ras Karkar, Marwan Nofal, tindakan itu menghambat pergerakan warga.
Marwan mengatakan, jalan yang hancur sebagian telah diaspal selama 20 tahun dan terakhir dilakukan tiga bulan lalu, setelah berkoordinasi dengan pemerintah militer Israel, pekerjaan rehabilitasi jalan dimulai. Namun, dua hari setelah dimulainya pekerjaan, pasukan militer menyerbu daerah tersebut dan menyita kendaraan yang digunakan dalam pekerjaan, lalu mengenakan denda pada pemiliknya.
Dilansir dari Wafa News, Rabu (22/6/2022), dia mengatakan, meskipun terus berjanji untuk mengizinkan pekerjaan rehabilitasi, tentara Israel justru mengirim buldoser untuk menghancurkan jalan dengan dalih bahwa jalan itu terletak di ‘tanah negara’.
Penghancuran jalan menyebabkan petani kehilangan akses ke tanah mereka di sisi barat desa dan mengisolasi beberapa rumah. Ia kemudian mencatat bahwa ini bukan pertama kalinya militer Israel menargetkan desa tersebut.
Ras Karkar menderita karena kehadiran tujuh gerbang besi di pintu masuknya yang membatasi pergerakan orang dan akses ke rumah dan tanah mereka. Pada saat yang sama, pemerintah militer Israel tidak mengizinkannya melakukan pekerjaan apa pun untuk meningkatkan infrastruktur desa.
Baru-baru ini, tindakan Israel semakin menjadi-jadi, seperti rencana Israel pembangunan taman nasional baru seluas hampir 1 juta dunam atau 247 ribu hektare di wilayah yang dijajahnya di Tepi Barat. Israel Hayom melaporkan, rencananya taman itu akan membentang dari pemukiman ilegal Yahudi Kochav Hashahar di timur laut Yerusalem dan Gush Etzion.
Rencananya, sejumlah tempat wisata seperti Biara Mar Saba, Masjid Nabi Musa, dan reruntuhan istana Hasmonean, serta hotel akan berada di dalam taman. Daerah yang dikenal sebagai E1 di sebelah timur Yerusalem telah lama dianggap sebagai garis merah untuk solusi dua negara yang didukung internasional.
Sumber: Republika
