Pencadangan belanja pemerintah bagi produk dalam negeri mencapai Rp 561,56 triliun.
JAKARTA — Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) mengajak seluruh pihak meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan belanja produk dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Apalagi, potensi pembelian produk dalam negeri dinilai cukup besar.
Pencadangan belanja pemerintah bagi produk dalam negeri mencapai Rp 561,56 triliun. Lalu pencadangan belanja untuk UMK sebesar Rp 286,57 triliun.
Deputi Bidang UKM Kemenkop Hanung Harimba Rachman mengatakan, sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, menugaskan kepada para Gubernur, Bupati, dan Walikota agar menambahkan layanan pendaftaran bagi pelaku usaha sebagai Penyedia Barang atau Jasa Pemerintah (SPSE dan SiKAP) pada mal pelayanan publik daerah. Termasuk layanan konsultasi pendaftaran sebagai merchant pada Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).
“Inpres ini juga mendorong percepatan produk dalam negeri dan atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi pada masing-masing daerah supaya tayang dalam Katalog Lokal atau Toko Daring. Sekaligus memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk belanja produk dalam negeri melalui Katalog Lokal atau Toko Daring,” kata Hanung dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi e-Katalog Lokal Dalam Rangka Pencapaian Target 1 Juta Produk secara daring, Rabu (6/7/2022).
Hanung menyadari, kemampuan UMKM sebagai penyedia dalam pemenuhan kebutuhan belanja barang dan jasa pemerintah belum optimal. Terutama di daerah yang terkendala oleh ketidaksiapan UMKM dalam hal pemasaran produk melalui elektronik.
Maka, berbagai langkah perlu dilakukan dalam penguatan sisi pasokan pembelian produk dalam negeri dan UMK. Di antaranya pemberian akses dan pendampingan sertifikasi, pendampingan pendaftaran sertifikasi dan standarisasi produk UMik, Self Declare Sertifikat Halal, Pendataran Hak Merek, Izin Edar Merek Dalam (MD).
Selain itu, diperlukan juga Akses Pendampingan NIB dan Mentoring Bisnis Digital pasca-pendampingan, pendampingan pemasaran online, pendampingan Lamikro, pendampingan keamanan cyber, akses kepada platform digital, serta sosialisasi dan coaching clinic agar UMKM mendaftar ke E-Katalog LKPP. “Saya berharap seluruh pihak khususnya Pemerintah Daerah dapat berperan aktif dalam melakukan pendampingan untuk masuk ke e-katalog,” ujar Hanung.
Dirinya pun menegaskan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo kepada Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah dan BUMN dalam Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Presiden menegaskan Alokasi DAU dan DAK yang akan diberikan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota akan dihubungkan dengan kepatuhan terhadap arahan pemanfaatan produk dalam negeri.
“Maka dari itu, sinergitas antara Kementerian/Lembaga, Pemda, asosiasi UMKM dan seluruh pelaku koperasi dan UMKM pada akhirnya mampu mendorong optimalisasi e-katalog lokal dalam rangka target 1 juta produk dan meningkatkan potensi pengadaan barang dan jasa bagi Produk Dalam Negeri dan UMKM,” kata dia.
Pada tempat sama, Direktur Monitoring dan Evaluasi LKPP Fadli Arif menambahkan perkembangan E-Katalog LKPP per 2 Juli 2022 sudah ada 400.328 produk yang tersedia di laman tersebut dan terdiri dari 265.792 katalog nasional, 87.960 katalog sektoral dan 46.576 katalog lokal. “Mari kita terus tingkatkan capaian ini agar keberpihakan pemerintah terhadap produk dalam negeri dirasakan manfaatnya untuk pelaku UKM,” ujarnya.
Sumber: Republika
