Pakistan raih suntikan termasuk dari IMF karena melebarnya defisit transaksi berjalan
ISLAMABAD — Pakistan kemungkinan akan mendapatkan 4 miliar dolar AS dari beberapa negara sahabat bulan ini guna menjembatani kesenjangan dalam cadangan devisa yang disoroti oleh Dana Moneter Internasional (IMF). Hal itu disampaikan oleh menteri keuangan negara itu, dua hari setelah menyegel kesepakatan dengan pemberi pinjaman.
IMF telah mencapai kesepakatan tingkat staf dengan Pakistan yang akan membuka jalan bagi pencairan 1,17 miliar dolar AS. Dewan juga mempertimbangkan untuk menambahkan 1 miliar dolar AS ke program 6 miliar dolar AS yang disepakati pada 2019.
“Sesuai dengan IMF, ada kesenjangan 4 miliar dolar AS,” ujar menteri Miftah Ismail, seperti dilansir Reuters, Senin (18/7). Ia mengacu pada kekurangan cadangan devisa.
“Insya Allah kita akan mengisi gap ini pada Juli. Kami pikir kami akan mendapatkan 1,2 miliar dolar AS pembayaran minyak yang ditangguhkan dari negara sahabat. Kami pikir negara asing akan menginvestasikan antara 1,5 miliar dolar AS hingga 2 miliar dolar AS dalam bentuk saham dengan basis G2G (pemerintah-ke-pemerintah), dan negara sahabat lainnya akan mungkin memberi kami gas untuk pembayaran yang ditangguhkan dan negara sahabat lainnya akan membuat beberapa setoran,” jelas dia.
Menipisnya cadangan, melebarnya defisit transaksi berjalan, dan depresiasi rupee Pakistan terhadap dolar AS telah membuat negara Asia Selatan itu menghadapi krisis neraca pembayaran. Tanpa kesepakatan IMF, yang seharusnya membuka jalan lain untuk keuangan eksternal, Ismail mengatakan negara itu bisa menuju default.
Dia mengatakan negara itu juga akan mendapatkan sekitar 6 miliar dolar AS dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia pada 2022 sampai 2023. Pakistan mendapatkan program IMF senilai 6 miliar dolar AS pada 2019, tetapi kurang dari setengah dari jumlah itu telah dicairkan hingga saat ini.
Bank sentral Pakistan telah menaikkan suku bunga utamanya menjadi 15 persen untuk mengekang inflasi. Ini mencapai 21,3 persen pada Juni.
Sumber: Republika