Kondisi iklim akan mempengaruhi sejauh mana kemampuan produksi jagung oleh petani.
JAKARTA — Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menilai instruksi Jokowi yang meminta adanya peningkatan produksi jagung demi swasembada berkelanjutan memberikan tanda kewaspadaan pemerintah terhadap ancaman krisis pangan global yang belum selesai. Koordinator Nasional KRKP, Said Abdullah, mengatakan, situasi dunia yang memanas akibat perang Rusia-Ukraina masih membawa psikologi buruk terhadap ketersediaan pangan global.
Pengaruh negatif konflik geopolitik itu dipastikan masih akan berlanjut hingga akhir tahun. “Tentu saja ini harus disikapi dengan sangat hati-hati. Instruksi presiden seharusnya ditangkap sebagai bentuk kehati-hatian dan harus dijadikan momentum untuk lebih serius,” kata Said kepada Republika.co.id, Selasa (2/8/2022).
Ia memaparkan, menjaga swasembada jagung secara berkelanjutan harus mengacu pada tiga aspek yakni lingkungan, ekonomi, dan sosial. Secara lingkungan, intervensti teknologi pertanian ramah lingkungan mesti dimulai agar produksi bisa terus ditingkatkan tanpa mengesampingkan lingkungan.
Kondisi krisis iklim perlu menjadi konsentrasi utama pemerintah. Karena, suka tidak suka iklim akan mempengaruhi sejauh mana kemampuan produksi jagung oleh para petani.
Sementara, aspek ekonomi dan sosial, berkaitan erat dengan iklim usaha jagung yang dirasakan petani. “Harga jagung yang diterima harus cukup bagi petani. Jadi tidak hanya soal bantuan yang diberikan, tapi rantai nilai yang adil,” katanya.
Badan Pangan Nasional (NFA) menyatakan tengah menyiapkan harga acuan baru untuk komoditas jagung, telur, dan ayam ras. Kebijakan itu sebagai langkah awal untuk penguatan produksi jagung nasional yang juga digunakan sebagai pakan ternak unggas.
Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi, mengatakan, mengatakan, harga jagung yang baik di tingkat produsen dapat memotivasi petani untuk terus meningkatkan produksi jagung. Karena itu, NFA tengah berkoordinasi dengan seluruh stakeholder jagung nasional dari mulai kementerian dan lembaga terkait, gapoktan, pemerintah daerah, BUMN, pelaku usaha swasta dan koperasi.
Kerja sama itu guna membangun keseimbangan hulu-hilir melalui penetapan Harga Acuan Pembelian atau Penjualan (HAP) jagung, telur, dan ayam. “Kita telah buatkan rancangan Perbadannya terkait penetapan HAP jagung, telur, dan ayam,” kata Arief di Jakarta, Selasa (2/8/2022).
Besaran nilai harga yang ditetapkan untuk tingkat peternak dan masyarakat, akan ditetapkan berdasarkan harga pokok produksi. NFA akan mengumpulkan informasinya kita peroleh dari hasil diskusi dan rembug bersama perwakilan para pihak terkait di sektor jagung dan perunggasan nasional.
Sumber: Republika
