Menlu RI usul untuk melembagakan platform untuk dialog mengenai HAM
PHNOM PENH – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengusulkan untuk melembagakan platform untuk dialog mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Hal ini ia sampaikan pada kesempatan pertemuan dengan para menlu negara ASEAN dengan perwakilan Komisi HAM Antarnegara ASEAN (AICHR) di Phnom Penh, Kamboja, Selasa (2/8/2022).
“Dialog ini dapat digunakan untuk melihat situasi hak asasi manusia, melakukan tukar pengalaman mengenai pelaksanaan hak asasi manusia dan membantu kerja Komisi dalam menjalankan mandatnya,” kata Retno dalam keterangan persnya, Selasa.
Indonesia mendorong agar AICHR dan pembahasan isu HAM menjadi agenda tetap tahunan do pertemuan mendatang. Seperti diketahui RI dan Kamboja akan menjadi ketua bersama pelaksanaan Dialog Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan November tahun ini.
Retno menegaskan perlindungan HAM sama pentingnya dengan promosi HAM. Oleh karena itu, penegakan HAM di dalam negara ASEAN harus dipastikan.
Dalam kaitan ini, Retno juga menekankan pentingnya upaya untuk terus memperkuat kerja AICHR, antara lain melalui peningkatan hubungan yang lebih banyak pemangku kepentingan, khususnya masyarakat madani dan LSMs.
“Selain itu, interaksi secara reguler dengan lembaga hak asasi manusia internasional dan nasional juga sangat penting,” katanya.
Retno juga menyoroti pentingnya isu perdagangan manusia yang menjadi perhatian kerja AICHR. Kepada perwakilan Komisi dan delegasi pada pertemuan tersebut, Retno membeberkan bahwa saat ini Indonesia sedang melakukan pembicaraan dengan otoritas Kamboja untuk menangani isu perdagangan manusia yang terus marak akhir-akhir ini. Kerja sama serupa pun akan lebih bermanfaat jika diintensifkan dalam konteks ASEAN.
Selain itu, pertemuan ini juga membahas perkembangan di Myanmar termasuk pelaksanaan hukuman mati terhadap 4 orang tahanan politik. Indonesia menegaskan bahwa hal ini sama sekali tidak menunjukkan ada komitmen Junta militer Myanmar dalam melaksanakan lima poin konsensus untuk membenahi krisis politik di Myanmar sebagai keluarga ASEAN.
Sumber: Republika
