Rabu, 24/04/2024 - 21:58 WIB
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi

TERBARU

NASIONAL
NASIONAL

ICJR: Kasus Sambo Harus Jadi Momentum Reformasi Jilid 2 Kepolisian

ADVERTISEMENTS

Kapolri diminta segara lakukan reformasi internal dan eksternal.

ADVERTISEMENTS
Ucapan Selamat Memperingati Hari Kartini dari Bank Aceh Syariah
ADVETISEMENTS
Ucapan Belasungkawa Zakaria A Rahman dari Bank Aceh

JAKARTA — Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meminta wacana reformasi jilid 2 Polri harus segera diwujudkan. Saat ini, kata dia, merupakan momentum yang pas bagi Korps Bhayangkara itu melakukan reformasi.

ADVERTISEMENTS
Ucapan Selamat dan Sukses atas Pelantikan Reza Saputra sebagai Kepala BPKA

“Ini momentum tepat, (reformasi) internal dan eksternal. Termasuk Satgasus itu,” ujar Direktur Eksekutif ICJR, Erasmus Napitupulu, Rabu (10/8/2022).

ADVERTISEMENTS
Manyambut Kemenangan Idul Fitri 1445 H dari Bank Aceh Syariah

“Saya juga heran ada Satgasus, kerjanya kepolisian kan sudah jelas terbagi. Untuk apa ada satgas, termasuk keberadaan FS jadi isu lagi,” tambahnya.

ADVERTISEMENTS
Berita Lainnya:
Kalah Lawan Nirina Zubir di Pengadilan, Mantan ART Gugat Negara agar Tanah Dikembalikan, Netizen: Gak Tahu Diri

Hal ini ia sampaikan menanggapi jabatan Ketua Satgasus yang diemban oleh eks Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Kapolri telah menetapkan Sambo sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Banyak pihak yang juga menduga anggota Satgasus di bawah kepemimpinan Sambo ikut terlibat dalam kasus tersebut.

ADVERTISEMENTS
Mudahkan Hidup Anda!, Bayar PBB Kapan Saja, Di Mana Saja! - Aceh Singkil

Ke depan ia berharap agar ada komisi yang khusus bertanggung jawab mengawasi kinerja kepolisian. Karena yang ada saat ini, baik Propam maupun Kompolnas menurutnya tidak cukup mampu.

Berita Lainnya:
Mahfud MD: MK Akan Dicatat Sejarah, Baru Kali Ini Ada Dissenting Opinion Putusan PHPU

“Harus ada lembaga yang fokus mengawasi kepolisian. Tidak bisa lagi sekedar Propam dan Kompolnas, tidak ada taring Kompolnas,” tegasnya.

Erasmus meminta Presiden dan DPR untuk segera merancang adanya mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan independen terhadap proses penyidikan oleh polisi ke depan. Pengawasan untuk mengantisipasi jika terjadi kasus-kasus yang melibatkan adanya konflik kepentingan dan relasi kuasa di tubuh kepolisian.

Sumber: Republika

x
ADVERTISEMENTS

Reaksi & Komentar

Berita Lainnya

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ditemukan berita/artikel lainnya.
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi