Kekhawatiran naiknya harga gandum pun telah diungkapkan Presiden Joko Widodo
JAKARTA–Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Prima Gandhi mendorong pemerintah untuk mengantisipasi melonjaknya harga gandum akibat dampak perang Rusia-Ukraina yang belum ada titik damai dan krisis pangan dunia akibat perubahan iklim ekstrim. Fakta ini terbukti dengan merujuk data BPS, total impor gandum Indonesia 2021 sebesar 11,6 juta ton dan berasal dari Australia, Ukraina, Kanada, Amerika dan lainnya.
“Oleh karena itu, saya mendukung kebijakan pemerintah yang masyarakat untuk mengonsumsi pangan lokal dan produk olahannya dari singkong, sorgum hingga sagu sebagai pengganti gandum dst. Saatnya kita gaungkan konsumsi pangan lokal, jangan bergantung pada gandum,” demikian ditegaskan Prima Gandhi di Bogor, Kamis (11/8/2022).
Pria yang menjabat Sekretaris ICMI Korwilsus Bogor ini menambahkan kekhawatiran naiknya harga gandum pun telah diungkapkan Presiden Joko Widodo dalam acara zikir dan doa kebangsaan 77 tahun Indonesia merdeka di Jakarta 1 Agustus 2022. Di negara lain, harga pangan sudah naik 30 persen, 40 persen, 50 persen. Karena apa, mereka yang makan gandum, baik di Asia, Afrika, Eropa, sekarang berada di posisi yang sangat sulit, sudah mahal dan barangnya tak ada. “Akibat ancaman krisis global harga gandum naik 2 sampai 3 kali lipat dan bahkan akan berkepanjangan. Saat nya mandiri pangan lokal,” terangnya.
“Dengan demikian, membangkitkan pangan lokal untuk menggantikan gandum adalan langkah yang tepat. Sehingga, ini membuat oknum tertentu gerah bila pangan lokal yaitu singkong, sorgum dan sagu akan melejit,” pinta Gandhi.
Lebih lanjut Gandhi menegaskan kondisi global sangat sulit ini agar menjadi pelajaran bahwa ketergantungan pangan dari impor seperti gandum, kedelai, bawang putih dan lainnya adalah tidak baik. Pun kondisi ini menyadarkan semua pihak untuk mengonsumsi pangan lokal “Saatnya kita lebih sadar untuk mencintai produk dalam negeri. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang mandiri pangannya,” ucapnya.
Sumber: Republika
