Badan HAM mendesak Israel membiarkan organisasi itu kembali beroperasi.
RAMALLAH — PBB mengkritik langkah Israel menutup tujuh lembaga advokasi dan hak asasi manusia (HAM) Palestina. PBB menilai, tindakan tersebut mempengaruhi semua organisasi HAM yang bekerja dan beroperasi di wilayah pendudukan Palestina.
“Upaya penutupan kantor organisasi-organisasi ini merupakan yang terbaru dari serangkaian tindakan oleh Israel yang semakin membatasi kemampuan HAM, pekerjaan kemanusiaan dan pembangunan di wilayah pendudukan Palestina, yang mempengaruhi semua lembaga yang bekerja untuk mempromosikan HAM, pembangunan, dan memberikan bantuan,” kata Badan PBB dan Asosiasi Badan Pembangunan Internasional dalam sebuah pernyataan, dikutip laman UN News, Kamis (18/8/2022).
Badan PBB dan Asosiasi Pembangunan Internasional mendesak Israel membiarkan organisasi-organisasi HAM Palestina itu kembali beroperasi. “Kami mendesak Pemerintah Israel untuk menahan diri dari tindakan apa pun yang akan mencegah organisasi-organisasi ini melanjutkan pekerjaan kritis HAM, kemanusiaan, dan pembangunan mereka di wilayah pendudukan Palestina,” katanya.
Kantor HAM PBB turut mengkritik langkah Israel menutup tujuh organisasi HAM Palestina. Terlebih, penutupan itu didasarkan pada tudingan bahwa organisasi-organisasi terkait terlibat kegiatan terorisme. “Otoritas Israel belum memberikan bukti yang kredibel kepada PBB untuk membenarkan deklarasi ini. Dengan demikian, penutupan tampak benar-benar sewenang-wenang,” kata Kantor HAM PBB.
Tujuh organisasi HAM Palestina yang menjadi sasaran penggerebekan dan penutupan Israel adalah Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, Al Haq, Bisan Center for Research and Development, Defense for Children International-Palestine, Health Work Committees (HWC), Union of Agricultural Work Committees (UAWC), serta the Union of Palestinian Women’s Committees (UPWC). Israel menuding organisasi-organisasi tersebut terafiliasi dengan Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) yang sudah ditetapkan sebagai organisasi teroris.
Pada Rabu (17/8/2022) lalu, Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz telah menuding bahwa lembaga-lembaga advokasi yang menjadi sasaran penggerebekan hanyalah kamuflase. “(Mereka) beroperasi dengan kedok melakukan kegiatan kemanusiaan untuk memajukan tujuan organisasi teroris PFLP, untuk memperkuat organisasi tersebut, dan merekrut operasi,” ucapnya.
Sumber: Republika