Keadilan sosial demi mewujudkan cita-cita bangsa itu dinilai belum terwujud
JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan, Indonesia didirikan dengan satu cita-cita luhur yang menjadi tujuan berbangsa, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebutlah yang harus diwujudkan oleh masyarakat Indonesia.
Namun, keadilan sosial demi mewujudkan cita-cita bangsa itu belumlah terwujud. Menurutnya, Indonesia layak memikirkan kembali langkah bersama menuju kebangkitan bangsa.
“Karena itu, sebuah komitmen untuk mewujudkan Indonesia yang berkeadilan di masa depan harus dicanangkan kembali. Sebuah Indonesia yang seia sekata dalam perbuatan, seia sekata dalam investasi sosial ekonomi, untuk keadilan, dan kesejahteraan sosial,” ujar Muhaimin menyampaikan visinya di Senayan Park, Jakarta, Rabu (7/9/2022).
Ia memaparkan peta jalan kesejahteraan untuk Indonesia. Peta jalan yang mengantarkan Indonesia menjadi negara yang mandiri, maju, dan berkeadilan.
Indonesia mandiri adalah Indonesia yang ditopang oleh dan memiliki kemandirian fiskal dan pajak untuk mendukung kedaulatan, keadilan sosial, dan kesejahteraan seluruh warganya. Indonesia yang semakin mampu dan berswasembada dalam banyak hal.
“Berswasembada dalam hal pangan, energi, alat-alat kesehatan dan obat-obatan, yang didukung oleh investasi publik dan swasta,” ujar Muhaimin.
Indonesia maju adalah Indonesia yang semakin tidak bergantung kepada ekonomi berbasis sumber daya alam semata. Namun, juga bergantung kepada ekonomi berbasis sumber daya manusia dan pengetahuan.
Negara yang semakin menguasai dan memanfaatkan teknologi informatika dan digital. Tujuan utamanya adalah untuk melayani dan mengelola negara kepulauan dan negara maritim ini.
Terakhir adalah Indonesia berkeadilan yang yang mampu mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasilnya di seluruh pelosok Indonesia. Termasuk percepatan pembangunan infrastruktur dan layanan publik di Indonesia bagian Timur.
“Indonesia yang konsisten melaksanakan Pasal 33 UUD 1945, demi memastikan bahwa semua warga memperoleh kesempatan untuk memiliki kekayaan dan aset, sehingga ekonomi semakin inklusif,” ujar Muhaimin.
Setidaknya, ada enam cara untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, dan berkeadilan. Pertama, mewujudkan politik inklusi dengan cara memperkuat kapasitas fiskal anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mandiri, kualitas sumber daya manusia (SDM) unggul, jaminan sosial, dan desa membangun Indonesia.
Kedua, mewujudkan politik pemerataan dan keadilan dengan cara pemerataan sumber-sumber agraria, memperkuat industrialisasi-hilirisasi agro-maritim untuk ketahanan dan kedaulatan pangan, reindustrialisasi, dan percepatan energi hijau. Selanjutnya, melaksanakan politik hijau untuk menciptakan keadilan ekologi.
Keempat, mewujudkan politik hak asasi manusia melalui penguatan sistem demokrasi, penguatan toleransi, kebhinekaan, dan hak asasi manusia. Kemudian, mewujudkan politik keIndonesiaan melalui modernisasi birokrasi, politik luar negeri yang menjaga warganya, kedaulatan, keamanan, serta memajukan kebudayaan Indonesia.
“Enam, meningkatkan partisipasi politik perempuan di sektor-sektor publik. Pengarusutamaan gender menjadi bagian integral dalam seluruh kebijakan dan gerak kemajuan bangsa,” ujar Muhaimin.
Ia menegaskan, politik kesejahteraan harus terus didengungkan guna menghapus kesenjangan dan menciptakan cita-cita keadilan sosial yang normatif. Negara, harus menjadi pelindung masyarakat dan keberadaannya bukan hanya menjadi pengelola pasar.
“Ini harus dirombak tata kelolanya kita sehingga kita lebih maju. Karena itu saya ingin pengkayaan melalui launching buku hari ini bisa menjadi inspirasi semuanyalah, terutama saya sebagai politisi, anak buah saya di kabinet dan di legislatif,” tegas Muhaimin.
“Demokrasi harus mampu melahirkan kesejahteraan. Negara harus mampu memanusiakan rakyatnya,” sambungnya.
